Oleh: Yudhie Haryono, CEO Nusantara Centre
Indonesia perlu mengevaluasi arah kebijakan ekonominya jika ingin memperkuat kemandirian, mengurangi ketimpangan, dan memastikan kekayaan nasional memberi manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu gagasan yang patut dibahas adalah ekonomi heterodoks, yakni pendekatan ekonomi alternatif yang menyoroti peran sejarah, kelembagaan, kekuasaan, lingkungan, dan kondisi sosial dalam merumuskan kebijakan.
Dalam pandangan saya, ketergantungan ekonomi dan pemusatan kekayaan merupakan persoalan yang perlu diatasi melalui perubahan arah pembangunan. Ekonomi tidak cukup dinilai dari pertumbuhan angka dan keuntungan pasar. Kebijakan juga harus diukur berdasarkan kemampuannya menciptakan keadilan, kesejahteraan, kedaulatan, dan kesempatan yang setara bagi masyarakat.
Karena itu, ekonomi konstitusi perlu ditempatkan sebagai landasan untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional sejalan dengan tujuan bernegara. Pendekatan ini dapat dikembangkan melalui pemikiran ekonomi heterodoks yang memberi ruang bagi beragam perspektif dan solusi sesuai kebutuhan Indonesia.
Ekonomi Heterodoks sebagai Alternatif
Ekonomi heterodoks merupakan istilah yang mencakup beragam pendekatan di luar arus utama ekonomi. Di dalamnya terdapat pemikiran pasca-Keynesian, Marxis, institusional, ekologis, feminis, serta pendekatan ekonomi yang menekankan nilai Pancasila dan konstitusi.
Masing-masing memiliki landasan teori dan cara analisis yang berbeda. Namun, berbagai pendekatan tersebut sama-sama membuka ruang untuk mengkaji persoalan ekonomi secara lebih luas, termasuk pengaruh sejarah, hubungan kekuasaan, struktur sosial, institusi, dan keterbatasan lingkungan.
Dalam konteks global, pemikiran heterodoks dapat menjadi bahan evaluasi terhadap dominasi pendekatan neoliberal dan neoklasik. Tujuannya bukan sekadar mengganti satu mazhab dengan mazhab lain, melainkan memperluas cara memahami persoalan ekonomi dan mencari kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan umum.
Bagi Indonesia, pembahasan ini perlu dikaitkan dengan kondisi nasional, termasuk struktur industri, penguasaan sumber daya alam, ketimpangan pendapatan, kualitas pekerjaan, dan kemampuan negara membangun perekonomian yang mandiri.
Lima Agenda Ekonomi Heterodoks
Ada lima agenda penting yang dapat menjadi dasar pembahasan ekonomi heterodoks dalam pembangunan Indonesia.
Pertama, mengutamakan kepentingan umum.
Ekonomi harus dipahami sebagai proses memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata sebagai kegiatan mengejar keuntungan individu. Produksi dan distribusi barang serta jasa perlu mempertimbangkan kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, serta pemerataan kesejahteraan.
Kebijakan ekonomi juga perlu memperhitungkan pengaruh budaya, sejarah, kelas sosial, dan kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto, tetapi juga melalui kualitas hidup dan kesempatan masyarakat untuk berkembang.
Kedua, mengurangi ketimpangan dan memperluas distribusi kekuasaan ekonomi.
Pasar tidak selalu menghasilkan pembagian manfaat yang merata. Dalam kondisi tertentu, penguasaan modal, teknologi, dan akses terhadap kebijakan dapat terkonsentrasi pada kelompok terbatas.
Karena itu, relasi antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi perlu diawasi secara transparan. Pemerintah dapat memperkuat regulasi persaingan usaha, memperbaiki kebijakan perpajakan, mencegah praktik monopoli, dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Tujuannya adalah menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih adil, sekaligus memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang telah memiliki kekuatan modal besar.
Ketiga, menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi perlu memperhitungkan daya dukung bumi. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan dampak lingkungan dapat menimbulkan kerugian jangka panjang, mulai dari kerusakan ekosistem hingga memburuknya kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, kebijakan pembangunan perlu mengintegrasikan perlindungan lingkungan, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, dan peralihan menuju industri yang lebih berkelanjutan.
Keuntungan ekonomi jangka pendek tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan ketika kebijakan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas.
Keempat, membuka ruang bagi beragam metode penelitian.
Persoalan ekonomi tidak selalu dapat dijelaskan melalui satu model atau pendekatan kuantitatif. Data statistik dan ekonometrika tetap penting, tetapi analisis juga dapat diperkaya melalui sejarah, sosiologi, psikologi, antropologi, dan kajian kelembagaan.
Pendekatan lintas disiplin membantu menjelaskan mengapa kebijakan yang berhasil di satu negara belum tentu memberikan hasil yang sama ketika diterapkan di negara lain.
Dengan memahami konteks sosial dan politik, perumusan kebijakan dapat menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Kelima, membangun kebijakan yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang memperhatikan karakteristik nasional, potensi daerah, struktur industri, dan amanat konstitusi.
Nilai Pancasila, gotong royong, dan kekeluargaan dapat menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Namun, penerapannya perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dievaluasi. Kemandirian ekonomi harus diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, penguatan industri nasional, pengembangan teknologi, serta perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Negara Harus Menjamin Keadilan Ekonomi
Dalam gagasan ekonomi heterodoks, negara memiliki peran penting sebagai pembuat aturan, pengawas pasar, dan penyedia layanan publik. Peran tersebut dibutuhkan untuk menjaga persaingan yang sehat serta memastikan sumber daya strategis dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui tata kelola yang transparan, penegakan hukum yang konsisten, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Negara juga harus mencegah praktik yang merugikan masyarakat, termasuk korupsi, monopoli, dan konflik kepentingan.
Pada saat yang sama, kebijakan publik perlu menciptakan ruang bagi koperasi, UMKM, petani, nelayan, pekerja, serta pelaku industri nasional untuk berkembang. Negara bukan sekadar pengendali, melainkan juga pihak yang bertanggung jawab membangun ekosistem usaha yang adil dan produktif.
Lima Langkah Transformasi Ekonomi
Untuk memperkuat kemandirian nasional, saya mengajukan lima agenda transformasi yang disebut sebagai Panca Dharma, yaitu rekonstitusi, renasionalisasi, rekapitalisasi, restrukturalisasi, dan reindustrialisasi.
Rekonstitusi diarahkan pada penguatan pelaksanaan prinsip ekonomi konstitusi dalam kebijakan dan tata kelola. Renasionalisasi perlu dibahas secara cermat sesuai sektor, hukum, kepentingan publik, dan dampak ekonominya. Rekapitalisasi bertujuan memperkuat basis modal produktif, sedangkan restrukturalisasi diarahkan pada pembenahan struktur ekonomi yang menghambat pemerataan dan produktivitas.
Adapun reindustrialisasi perlu mendorong penguatan industri nasional, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penguasaan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Kelima agenda tersebut bukan tujuan yang berdiri sendiri. Pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang, kepastian hukum, pembiayaan yang memadai, serta evaluasi terbuka agar manfaat dan risikonya dapat dinilai secara objektif.
Transformasi ekonomi juga perlu menghindari kebijakan yang justru menciptakan ketergantungan baru, melemahkan persaingan, atau memusatkan kekuasaan pada kelompok tertentu.
Menuju Ekonomi yang Berkeadilan dan Berdaulat
Pembangunan ekonomi seharusnya mendukung kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Pertumbuhan perlu berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta penguatan kelembagaan yang bertanggung jawab.
Dalam kerangka tersebut, ekonomi heterodoks menawarkan ruang untuk menguji kembali asumsi dan kebijakan yang selama ini digunakan. Pendekatan ini juga mendorong dialog antara ilmu ekonomi, politik, lingkungan, dan nilai sosial agar solusi yang dirumuskan tidak berhenti pada teori.
Bagi Indonesia, agenda kemandirian ekonomi perlu ditopang oleh kebijakan yang dapat dilaksanakan, data yang dapat diuji, dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedaulatan bukan hanya tentang menguasai sumber daya, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari pengelolaannya.
Pada akhirnya, pertarungan gagasan ekonomi adalah bagian dari upaya menentukan arah kehidupan bersama. Ilmu ekonomi perlu terus dikembangkan untuk menjawab perubahan zaman, memperkuat kemakmuran, dan menjaga agar pembangunan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Yudhie Haryono
CEO Nusantara Centre
