Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang dialami puluhan ribu tahanan dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Berdasarkan data sistem pemasyarakatan per 4 November 2026, sebanyak 67.185 tahanan dan warga binaan tercatat belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar warga binaan, terutama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
Pelaksana Tugas Deputi I KSP, Heru Kreshna Reza, menyampaikan temuan tersebut dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Heru, persoalan ketiadaan NIK bukan hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap akses warga binaan terhadap layanan kesehatan.
Warga Binaan Kesulitan Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Heru menjelaskan, dampak persoalan tersebut ditemukan saat KSP melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan di Medan, Sumatera Utara.
Dalam kunjungan itu, KSP menemukan seorang warga binaan harus menjalani tindakan operasi tanpa memperoleh tanggungan jaminan kesehatan karena tidak memiliki NIK.
Akibatnya, biaya tindakan medis tersebut harus dibebankan kepada anggaran lapas yang memiliki keterbatasan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketidaklengkapan identitas kependudukan dapat menimbulkan persoalan serius ketika warga binaan membutuhkan pelayanan medis.
Karena itu, pembenahan data kependudukan dinilai perlu dilakukan agar hak dasar warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum maupun masa pembinaan.
KSP Dorong Integrasi Data Antarinstansi
Selain persoalan NIK, KSP juga menyoroti kepadatan penghuni di sejumlah lembaga pemasyarakatan yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaan lapas.
Heru menilai persoalan pemasyarakatan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola serta memastikan data kependudukan terintegrasi.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah melakukan sinkronisasi data sejak seseorang pertama kali didaftarkan sebagai tahanan.
Dengan demikian, identitas kependudukan dapat ditelusuri dan dicocokkan dengan sistem administrasi instansi terkait.
DPR Soroti Persoalan Satu Data Indonesia
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menilai persoalan warga binaan tanpa NIK mencerminkan belum optimalnya integrasi data antarinstansi.
Menurut Rieke, pengelolaan data kependudukan dan pemasyarakatan membutuhkan koordinasi yang lebih jelas karena kewenangan masing-masing lembaga berbeda.
Ia merekomendasikan penerbitan dua peraturan presiden, yakni mengenai sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi dan sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas antara instansi pemerintah pusat hingga daerah dengan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia.
Persoalan administrasi kependudukan bagi tahanan dan warga binaan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pembenahan data tidak hanya diperlukan untuk mendukung tertib administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tetap memperoleh hak dasar sebagai warga negara.
Sumber: https://www.antaranews.com/berita/5858459/ksp-soroti-67185-tahanan-dan-warga-binaan-tidak-punya-nik









