Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membentuk panitia ad hoc beranggotakan 36 orang untuk mempersiapkan proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pembentukan panitia tersebut menjadi bagian dari persiapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui sidang paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan MPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan panitia ad hoc akan dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang dikenal sebagai Bambang Pacul.
Panitia tersebut beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.
MPR Bentuk Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden
Selain panitia ad hoc, MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen calon wakil presiden.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator tim verifikasi. Sementara itu, Habiburokhman ditetapkan sebagai ketua tim.
Tim tersebut bertugas memeriksa persyaratan administrasi dua nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua tim verifikasi Habiburokhman menjelaskan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan berkas, tetapi juga kebenaran dokumen yang diserahkan.
Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026.
Tim juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan dokumen calon dapat diperiksa langsung kepada sumber yang berwenang.
Presiden Ditargetkan Serahkan Dua Nama pada 25 November
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada MPR.
Batas akhir penyerahan nama tersebut ditetapkan pada 25 November 2026 atau 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Dua nama yang diajukan nantinya akan melalui proses verifikasi sebelum diputuskan dalam sidang MPR.
MPR menyatakan pemeriksaan dokumen diperlukan untuk memastikan persyaratan setiap calon terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sidang Paripurna Diundur Menjadi 9 Desember
Sebelumnya, MPR merencanakan sidang paripurna pengisian jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026.
Namun, jadwal tersebut kemudian diundur menjadi 9 Desember setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Ahmad Muzani menjelaskan perubahan jadwal dilakukan karena Presiden memerlukan waktu tambahan untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon.
Dengan jadwal terbaru tersebut, tahapan pengisian jabatan wakil presiden akan dilanjutkan melalui penyerahan nama calon, pemeriksaan dokumen, kemudian sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan.
Pembentukan panitia ad hoc dan tim verifikasi menjadi bagian dari persiapan MPR dalam menjalankan proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan yang berlaku.
Sumber:
- https://www.antaranews.com/berita/5857531/ketua-mpr-sidang-paripurna-pemilihan-wapres-diundur-jadi-9-desember
- https://www.nu.or.id/amp/nasional/mpr-bentuk-panitia-ad-hoc-dan-tim-verifikasi-pengisian-kursi-wapres-g96QZ
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261117071748-32-1427944/alasan-jadwal-pemilihan-wapres-baru-mundur-jadi-9-desember











