Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut. Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi sebelum mengetuk palu pengesahan.
Pengesahan ini menjadi perkembangan penting setelah pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung selama 18 tahun di DPR.
Dibahas melalui 87 Kali Pertemuan
Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah menyelesaikan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Komisi III DPR juga tercatat telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan dari masyarakat, akademisi, pakar, serta organisasi terkait.
Proses tersebut dilakukan sejak September 2025 sebagai bagian dari penyempurnaan substansi RUU.
Mengatur Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
Salah satu tujuan utama regulasi ini adalah memperkuat upaya pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana.
Pengaturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perkara korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah tindak pidana lain yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Dalam pembahasannya, DPR turut memasukkan penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi, termasuk praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.
RUU ini juga mengatur mekanisme pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu substansi penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini ditujukan untuk memungkinkan pemulihan aset dalam kondisi tertentu meskipun proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan atau tidak menjadi dasar utama perampasan.
Namun, mekanisme tersebut tetap harus mengikuti prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan. Penerapannya juga perlu memperhatikan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengawasan terhadap kewenangan aparat menjadi hal penting agar aturan perampasan aset tidak disalahgunakan.
DPR Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa regulasi tersebut harus dijalankan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kepastian hukum.
Dalam laporan pembahasannya, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset secara profesional dan transparan.
Salah satu prinsip yang ditekankan adalah memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun korban sesuai ketentuan hukum, tanpa mengabaikan hak pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah.
Dengan persetujuan DPR dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset memasuki tahapan legislasi berikutnya untuk proses pengundangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengesahan ini diharapkan menjadi instrumen tambahan dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain, sekaligus memperkuat pemulihan kerugian yang dialami negara dan masyarakat.
Sumber: DPR RI dan ANTARA.
Tautan sumber:











