Oleh: Yudhie Haryono dan Agus Rizal
Ekonom Heterodoks Mazhab Tebet
Di balik gedung-gedung pencakar langit pusat keuangan dunia dan angka pertumbuhan ekonomi yang kerap dipamerkan dalam forum internasional, terdapat persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat: ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi politik global tidak sepenuhnya berjalan secara netral. Dalam pandangan kami, sistem ini cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada pemilik modal dan negara-negara berkekuatan ekonomi besar, sementara masyarakat biasa harus menghadapi berbagai keterbatasan.
Jika ditelaah dari perspektif moral dan kemanusiaan, terdapat tujuh persoalan utama dalam ekonomi politik global, yakni hegemoni, akumulasi, komodifikasi, ketimpangan, konsumerisme, konflik, dan apati.
Ketujuh persoalan tersebut saling berkaitan dan membentuk pola yang memengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, serta politik masyarakat dunia.
1. Hegemoni: Ketika Pasar Bebas Dianggap sebagai Satu-satunya Jalan
Persoalan pertama adalah hegemoni. Melalui institusi keuangan, perjanjian perdagangan, dan berbagai narasi pembangunan, sistem ekonomi global membangun pandangan bahwa pasar bebas merupakan jalan utama menuju kemakmuran.
Dalam praktiknya, negara-negara berkembang kerap menghadapi tekanan untuk mengikuti pola kebijakan ekonomi yang seragam. Ruang untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan nasional pun dapat menjadi terbatas.
Kebijakan yang menguntungkan korporasi besar sering kali diposisikan sebagai bagian dari tuntutan pembangunan, meskipun dampaknya terhadap masyarakat perlu terus dikritisi.
2. Akumulasi: Kekayaan Terpusat pada Segelintir Kelompok
Setelah hegemoni memengaruhi arah pemikiran dan kebijakan, persoalan berikutnya adalah akumulasi kekayaan.
Kekayaan dan penguasaan aset strategis dinilai semakin terkonsentrasi pada kelompok elite pemilik modal. Penguasaan sumber daya alam, utang, serta rantai pasok global menjadi bagian dari mekanisme yang memperkuat posisi kelompok tersebut.
Di sejumlah negara berkembang, sumber daya alam dieksploitasi dengan biaya relatif rendah. Namun, nilai tambah dan keuntungan yang dihasilkan tidak selalu dinikmati secara seimbang oleh masyarakat di negara tempat sumber daya itu berasal.
3. Komodifikasi: Kebutuhan Dasar Menjadi Barang Dagangan
Persoalan ketiga adalah komodifikasi, yaitu kecenderungan menjadikan berbagai aspek kehidupan sebagai komoditas ekonomi.
Tanah, air, benih pangan, layanan kesehatan, hingga pendidikan semakin banyak ditempatkan dalam logika transaksi pasar.
Dalam kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar berisiko bergantung pada kemampuan seseorang untuk membayar. Masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat semakin sulit mengakses layanan yang seharusnya mendukung kehidupan mereka.
Padahal, kebutuhan dasar masyarakat semestinya menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.
4. Ketimpangan: Jurang Kaya dan Miskin Semakin Terlihat
Hegemoni, akumulasi, dan komodifikasi turut membentuk persoalan keempat, yaitu ketimpangan.
Kesenjangan antara kelompok superkaya dan masyarakat pekerja menjadi gambaran persoalan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi global.
Ketimpangan bukan hanya menyangkut perbedaan jumlah kekayaan. Persoalan ini juga berkaitan dengan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, keadilan, dan masa depan yang lebih baik.
Ketika akses terhadap sumber daya dan kesempatan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, masyarakat luas akan semakin sulit memperbaiki taraf hidupnya.
5. Konsumerisme: Masyarakat Didorong Terus Berbelanja
Persoalan kelima adalah konsumerisme. Masyarakat terus didorong untuk membeli barang dan mengikuti gaya hidup tertentu melalui iklan, budaya populer, serta kemudahan akses kredit.
Kepemilikan barang kemudian kerap dijadikan ukuran keberhasilan dan harga diri seseorang.
Dalam pandangan kami, budaya konsumtif dapat membuat masyarakat lebih sibuk mengejar gaya hidup daripada memahami persoalan ekonomi yang lebih mendasar. Pada saat yang sama, pola konsumsi tersebut ikut menjaga keberlangsungan produksi dan keuntungan korporasi.
6. Konflik: Perebutan Sumber Daya Memicu Ketegangan
Persoalan keenam adalah konflik. Persaingan menguasai sumber daya alam, energi, dan jalur perdagangan dapat memicu ketegangan antarnegara.
Persaingan tersebut dapat muncul dalam bentuk perang dagang, demonstrasi, hingga konflik bersenjata yang dampaknya sering kali paling berat dirasakan masyarakat sipil.
Di tingkat masyarakat, tekanan ekonomi dan perebutan sumber daya juga berpotensi memunculkan gesekan sosial. Persoalan struktural yang menjadi akar masalah terkadang justru tertutup oleh konflik antarkelompok.
7. Apati: Masyarakat Kehilangan Kepercayaan untuk Berubah
Rangkaian persoalan tersebut dapat bermuara pada apati atau sikap tidak peduli.
Ketidakpastian ekonomi, krisis berkepanjangan, dan janji politik yang tidak kunjung terwujud dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan mereka untuk mengubah keadaan.
Sebagian warga akhirnya merasa bahwa menyampaikan pendapat atau terlibat dalam proses politik tidak akan membawa perubahan berarti.
Sikap apatis seperti ini berisiko memperkuat dominasi kelompok yang telah memiliki kekuasaan ekonomi dan politik karena pengawasan serta partisipasi publik semakin melemah.
Ekonomi Harus Berpihak kepada Manusia
Mengenali tujuh persoalan ekonomi politik global tersebut merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran publik.
Ekonomi seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga kelestarian alam. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka statistik, tetapi juga perlu dilihat dari pemerataan kesempatan, keadilan distribusi kekayaan, dan kualitas hidup masyarakat.
Tanpa keberanian mengoreksi arah kebijakan serta memperkuat kedaulatan atas sumber daya dan kepentingan publik, masyarakat berisiko terus menanggung dampak dari sistem ekonomi yang tidak seimbang.
Ekonomi Konstitusi sebagai Jalan Perubahan
Untuk menjawab persoalan tersebut, Sekolah Kejeniusan Ekonomi Politik Konstitusi Mazhab Tebet menawarkan gagasan pertobatan nasional melalui penguatan ekonomi konstitusi.
Gagasan ini mengajak masyarakat kembali menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kedaulatan nasional, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial.
Sebagai bagian dari upaya memperluas gagasan tersebut, Sekolah Kejeniusan Ekonomi Politik Konstitusi bersama para ekonom heterodoks Mazhab Tebet akan meluncurkan buku berjudul Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi: Kontra Skema Neoliberalisme dari Nusantara.
Peluncuran buku dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, di Aula HB Jasin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri sekitar 200 ekonom heterodoks.
Melalui buku dan forum tersebut, para penulis berharap gagasan ekonomi konstitusi dapat menjadi bahan diskusi sekaligus dorongan untuk membangun sistem ekonomi nasional yang lebih berdaulat, adil, dan berpihak kepada masyarakat.






