Wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dengan kemungkinan memindahkan sebagian populasi dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke kawasan lain kembali menjadi perhatian. DPR meminta usulan tersebut dikaji bersama, sementara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan belum ada keputusan teknis pemindahan satwa.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, rencana atau gagasan pemindahan Badak Jawa perlu dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPR RI, kementerian terkait, pemerintah daerah, serta para ahli konservasi.
Menurut Saan, kajian diperlukan untuk mengetahui berbagai manfaat dan risiko apabila sebagian populasi Badak Jawa dikembangkan di habitat lain. Upaya tersebut harus tetap mengutamakan perlindungan satwa langka dan keberlangsungan populasi.
Wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa muncul sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kepunahan apabila populasi yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon menghadapi ancaman bencana alam maupun persoalan ekologis.
Kemenhut Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemindahan
Kementerian Kehutanan menegaskan gagasan translokasi atau pemindahan Badak Jawa untuk membentuk habitat kedua masih dalam tahap kajian ilmiah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, keputusan mengenai translokasi tidak akan diambil tanpa rekomendasi ilmiah dari para ahli. Pemerintah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan habitat, kondisi ekosistem, keamanan satwa, serta potensi risiko yang dapat muncul selama proses pemindahan.
Kemenhut juga memastikan hingga saat ini belum ada rencana teknis pemindahan yang mencakup penentuan lokasi, jumlah individu, metode translokasi maupun waktu pelaksanaan.
Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur disebut sebagai salah satu kawasan yang berpotensi dikaji untuk pengembangan habitat kedua. Namun, penentuan lokasi masih membutuhkan penelitian dan evaluasi lebih lanjut.
Ujung Kulon Tetap Menjadi Habitat Utama
Pemerintah menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama Badak Jawa. Penguatan perlindungan kawasan, rehabilitasi ekosistem, peningkatan pengawasan, serta pemantauan satwa menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan spesies tersebut.
Kementerian Kehutanan juga menyoroti pentingnya peningkatan pengamanan kawasan melalui penambahan kamera jebak, penguatan pengawasan oleh petugas kehutanan, serta perbaikan kondisi habitat.
Pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Taman Nasional Ujung Kulon, melainkan menjadi salah satu opsi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko terhadap populasi Badak Jawa.
Kajian Konservasi Harus Mempertimbangkan Banyak Faktor
Rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa memerlukan pertimbangan mendalam, mulai dari ketersediaan pakan alami, sumber air, kubangan, ruang jelajah, kondisi ekosistem, hingga keamanan kawasan.
Selain itu, risiko penyakit, faktor genetik, kemampuan adaptasi satwa, serta keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi juga menjadi aspek penting dalam kajian.
Badak Jawa merupakan salah satu spesies satwa paling langka di dunia. Karena populasinya sangat terbatas dan terkonsentrasi di satu kawasan, upaya konservasi membutuhkan strategi jangka panjang yang berbasis penelitian dan prinsip kehati-hatian.
Pemerintah bersama DPR dan para ahli diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan habitat kedua Badak Jawa benar-benar didasarkan pada data ilmiah, bukan keputusan terburu-buru.
Sumber berita:
- Kementerian Kehutanan: https://www.kehutanan.go.id/pers/menhut-raja-antoni-tegaskan-ujung-kulon-tetap-habitat-utama-badak-jawa
- Kementerian Kehutanan: https://www.kehutanan.go.id/pers/menhut-raja-antoni-translokasi-badak-jawa-tak-akan-dilakukan-tanpa-kajian-rekomendasi-ilmiah
- DPR RI: https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70684/t/Saan%2BMustopa%2BMinta%2BUsulan%2BPemindahan%2BBadak%2BJawa%2BDikaji%2BBersama
- ANTARA: https://www.antaranews.com/berita/5859067/dpr-kaji-plus-minus-wacana-pemindahan-badak-jawa
Keterangan: Artikel disusun berdasarkan informasi dan pernyataan resmi DPR RI serta Kementerian Kehutanan pada 17–19 November 2026.









