Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membahas masukan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026), menyusul adanya pandangan Mahfud mengenai ketentuan tenggat waktu pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden kepada MPR.
Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan bahwa berbagai masukan yang berkembang di masyarakat, termasuk pandangan Mahfud MD, akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat panitia.
Menurut Abidin, pembahasan akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, konstitusi, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Tata Tertib MPR.
Ia menegaskan, hingga Minggu (22/11/2026), jadwal sidang paripurna untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden masih mengacu pada tanggal 9 Desember 2026.
Mahfud Soroti Tenggat Waktu Pengajuan Calon
Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan pandangan mengenai ketentuan waktu pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden kepada MPR.
Mahfud menilai, ketentuan 14 hari sebelum pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR perlu diperhatikan, terutama terkait pemaknaan hari sebagai hari kerja.
Menurut pandangannya, apabila pengajuan dua nama calon belum dilakukan sesuai tenggat yang dipersyaratkan, jadwal sidang pemilihan pada 9 Desember perlu ditinjau kembali.
Mahfud menyarankan agar waktu pelaksanaan sidang dihitung berdasarkan ketentuan 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon yang diajukan Presiden.
Pandangan tersebut menjadi salah satu masukan yang akan dipelajari Panitia Ad Hoc MPR dalam menyusun mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
MPR Masih Mengacu pada Jadwal 9 Desember
Di sisi lain, anggota Panitia Ad Hoc MPR Ahmad Irawan sebelumnya menyampaikan bahwa jadwal sidang paripurna 9 Desember 2026 belum berubah.
Ia menjelaskan, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi salah satu dasar penting dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut kosong.
Masukan Mahfud mengenai tenggat waktu pengajuan calon akan dipelajari lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc dan dibahas dalam forum yang berkaitan dengan penyusunan mekanisme serta teknis pemilihan.
Dengan demikian, kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan sidang dan ketentuan waktu pengajuan calon masih menjadi bagian dari pembahasan MPR.
Panitia Ad Hoc Susun Mekanisme Pemilihan
MPR sebelumnya telah membentuk Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Panitia tersebut bertugas menyusun mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk rancangan ketetapan MPR dan tata cara pemilihan serta pelantikan.
Pembahasan teknis mencakup sejumlah hal, mulai dari prosedur pemilihan, penggunaan surat suara, hingga kemungkinan skenario apabila salah satu calon tidak bersedia.
MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden.
Proses tersebut menjadi perhatian karena pengisian jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan MPR merupakan mekanisme ketatanegaraan yang perlu dilaksanakan sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku.
Rapat Panitia Ad Hoc pada Senin (23/11/2026) diharapkan dapat memberikan perkembangan lebih lanjut mengenai mekanisme, ketentuan waktu, serta persiapan sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden.
Sumber berita:
- MPR RI: https://www.mpr.go.id/
- CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261121101034-20-1429763/panitia-ad-hoc-mpr-respons-mahfud-soal-waktu-pemilihan-wapres
- detikNews: https://news.detik.com/berita/d-8764066/panitia-pemilihan-wapres-mpr-bahas-masukan-mahfud-soal-jadwal-sidang-besok
Keterangan: Artikel disusun berdasarkan perkembangan informasi pada 22 November 2026 mengenai pembahasan Panitia Ad Hoc MPR atas masukan Mahfud MD terkait mekanisme dan jadwal pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.











