Jakarta, sketsindonews – Sempat digoyang terus di internal partainya posisinya sebagai Ketum Golkar akibat kasus E- KTP yang melandanya dimana Setya Novanto sempat jatuh sakit serta di rawat cukup serius di Rumah Sakit.
Awalnya, Novanto menderita vertigo yang menyebabkannya mesti menginap di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Novanto lalu pindah ke RS Premier Jatinegara.
Beberapa hari menjalani perawatan, Novanto dikabarkan mengalami pengapuran jantung dan mesti mendapat perawatan lebih intensif. Sementara itu proses gugatan Novanto ke KPK terkait status tersangka korupsi e-KTP pun berjalan.
Di tengah proses hukum itu, Golkar bergolak. Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia cs mendesak agar Novanto turun dari jabatannya sebagai Ketum Golkar. Mereka beralasan elektabilitas partai terus merosot sejak Novanto menjadi tersangka.
Sidang praperadilan itu digelar di PN Jakarta Selatan sampai akhirnya menjalani putusan. Hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan Novanto menang di praperadilan. Status tersangkanya pun gugur di kasus e-KTP.
Namun, usulan untuk menonaktifkan Novanto tak didengar oleh mayoritas kader Golkar. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menyatakan Novanto tetap sebagai ketum dan meminta pihak lain menghormati putusan hukum.
“Dengan telah digugurkannya status tersangka bagi Setya Novanto, posisi beliau sebagai ketum ya harus dikembalikan dan mestinya sekarang tahun politik sudah dekat, sebaiknya jalani saja, kita dukung, bersatu bersama-sama menyukseskan Partai Golkar sehingga elektabilitas meningkat,” kata Agung saat dihubungi via telepon, Sabtu (30/9) dilansir detik.com
Kader Golkar pun sempat meminta kesediaan Novanto menunjuk Plt Ketum. Alasannya adalah masalah kesehatan dan agar Novanto bisa fokus mengurus perkara hukumnya sebagai tersangka korupsi e-KTP. Hal itu disampaikan Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengutip hasil rekomendasi Rapat Pleno Golkar, Senin (25/9).
“Sekarang kan sebenarnya sudah sama dengan Plt karena rapat pleno tanggal 18 Juli itu, ketum mengusulkan pada rapat pleno menunjuk ketua harian dan sekjen untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi organisasi dalam keseharian,” ujar Nurdin usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9).
Di tengah dorongan penonaktifan Novanto, muncul kabar mengejutkan. Korbid Polhukam Golkar, Yorrys Raweyai, yang turut mendorong penonaktifan Novanto, dicopot dari posisinya. Tak hanya itu, Doli, dan juga Yorrys dipolisikan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Sementara usulan penonaktifan Novanto yang sempat bergulir lalu dimentahkan. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan pembahasan soal rekomendasi penonaktifan Setya Novanto dari posisi ketua umum tidak akan dibawa ke forum rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar dalam waktu dekat. Idrus menyebut Novanto masih siap memimpin Golkar.
“Tidak ada, itu sudah selesai dan final, ini sudah selesai semua. Jadi itu pun sebenarnya belum tuntas karena yang dibicarakan di dalam rapat pleno pengurus harian pada waktu itu kajian yang kita lakukan itu berbasis hasil survei yang dilakukan secara mandiri oleh Golkar itu,” tegas Idrus di The Sultan Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).
Dengan gugurnya status tersangka dan sembuhnya Novanto, Idrus menyatakan penonaktifan itu tak perlu dibahas lagi. Idrus optimistis Novanto siap memimpin partai berlambang beringin setelah sembuh dari sakitnya.
“Sehingga dengan demikian, sudah kita anggap selesai. Kita tidak tindak lanjuti dan Novanto kembali memimpin. (Novanto) sudah juga mengeluarkan memo kepada saya untuk menyampaikan bahwa beliau akan kembali memimpin setelah sakit kemarin dan aktif sebagai Ketum DPP Partai Golkar. Nggak ada masalah,” jelasnya.
redaksi.
