Jakarta, seketsindonews – Penataan trotoar sebagai fungsi publik pejalan kaki di Provinsi DKI Jakarta pada jalur vital lintas protokol terus di perbaiki dan perluas mencapai 4 M sehingga menjamin bagi publik tingkat kenyamanan.
Betulkah demikian nantinya, terlihat trotoar di Jakarta menjadi keindahan jika benar bila disusuri ucapan Gubernur Anies Baswedan memberikan prioritas bagi kebutuhan masyarakat dan memberikan ruang waktu lebih utama dibandingkan sisi kehidupan fungsi trotoar atau pendestrian.
Menurut salah ASN di Wilayah Kota menyatakan, bahwa trotoar akan semakin Indah dan nyata jika semua SKPD serta sektoral juga untuk terlibat mewarnai fungsi penataan objek trotoar untuk menjadi indah dan terawat.
Gubernur DKI Anies jelas prioritas trotoar bagi publik dan disabilitas untuk secara nyaman menikmati lorong Jakarta disisi view kemacetan yang ada kerap kali terlihat selain taman Kota menjadi view sesaknya Ibukota, ungkapnya.
“Objek trotoar secara pasti bukan untuk para PKL terlebih di fungsikan dalam kegiatan ekonomi, namun bagiamana untuk menghindari hal ini, tentunya para SKPD untuk juga melakukan antisipatif secara dini artinya ; fungsi trotoar tak lagi sepihak di rebut oleh perubahan lain selain untuk pejalan kaki.”
Misal ungkap pejabat tersebut, seperti jalan Senen Raya, Salemba, Cikini, Cempaka Putih, Gunung Sahari Raya serta jalan strategis lain yang sudah diperluas trotoar untuk dibuat pembatas pagar setinggi 50 CM, kenapa tidak dilakukan, terangnya.
Selain kita tidak memiliki shelter, akhirnya shelter kita banyak dengan jari tangan atau sistem colek stop bang disini turunnya.
Terlebih para riding motor juga tak akan melintas trotoar jika semua SKPD ikut menata, dari mulai Unit Sektoral Dinas Bina Marga, PJU, Sudin Kehutanan, SDA, UP Perpakiran, Pariwisata, Satpol PP serta unit lain yang terlibat.
Sambungnya, kawasan jalan trotoar yang sudah representasi sepatutnya sudah dapat dicanangkan dengan segaka atribute dan objek pernik menarik untuk dibuat sebagai kawasan Indah dan tertata. Selain bisa dijadikan informasi bagi siapa saja melanggar aturan untuk patuh termasuk para PKL biasanya bikin crowded.
Jika sudah di tata sedrmikian rupa, maka hanya tinggal pengawasan kawasan menjadi kawasan sterill, terangnya.
Kita bukan melarang PKL tapi sudut mana yang boleh tapi kalo kawasan trotoar menjadi view kota otomatis sudah ditata bagi publik mereka tak akan melakukan di luar konteks kawasan bebas PKL.
Mind set pemikiran para pejabat DKI ki harus berubah dalam membuat program tidak lagi hanya berbasis pada penyerapan semata tapi bagaimana nilai manfaat dan dampak bagi publik, ketusnya.
nanorame
