Jakarta, sketsindonews – Sekitar 185 pedagang Lokbin Abdul Gani akhirnya di kumpulkan pihak pemerintah melalui Sudin UMKM Kota Jakarta Pusat di Aula rapat Kantor Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru.
Dalam dialog terbuka para pedagang sangat berharap pembangunan rehabilitasi Lokbin dapat terus dilakukan dalam perbaikan sarana dan prasarana, satu sisi para pedagang berharap bisa tetap melakukan aktivitas ekonomi berdagang, ucap Lina Liliy (42) pedagang Lokbin usai rapat sosialisasi.
“Apa yang dikatakan Kasudin UMKM Kota Jakarta Pusat Bangun Richard terkait pembangunan Lokbin Abdul Gani pedagang tak di kenakan biaya atau gratis menjadi satu hal menyenangkan bagi kami semua.”
Perdebatan dan perbedaan terkait awalnya kami harus libur selama 75 hari menjadi pertimbangan keberatan atas kebijakan itu, sehingga kami ingin ada solusi semua pihak dapat terlaksana ungkap Lina Lily.(4/10)
Beragam pendapat bermunculan serta pandangan sehingga pihak pimpro proyek rehabilitasi lokbin untuk pula bisa mengadopsi apa yang menjadi pemikiran pedagang serta pimpinan wilayah para Lurah Camat agar proses ini dapat di eliminir tidak menjadi konflik.
Lina Lily berjanji pedagang akan kooperatif dalam menyamakan persoalan realokasi termasuk koordinasi dengan lingkungan sehingga sinergisitas terkait kewajiban pedagang untuk menyusaikan masalah dapat dituntaskan dengan secara baik apa yang menjadi kewajiban kami, tutur Lina Lily.
Berbagai Opsi Solusi Dari Wilayah
Menurut Lurah Kampung Rawa H. Suherman menuturkan, pedagang juga untuk tidak egois menyikapi hal ini karena merupakan demi kemajuan pedagang serta perbaikan lingkungan.
Terlebih realokasi yang dimaksud dengan lokasi batasan menjadi perhatian kesamaan pandangan jika fungsi jalan publik dipergunakan.
Sementara Lurah Galur Fajar Laksono turut pula memberikan opsi, melihat kondisi yang ada gak mungkin jalan utama ditutup bagi akses lintas.
Jika dipaksakan ada space untuk lokasi dekat LPS lokbin jalan warga, itupun tak mudah karena harus melibatkan semua pihak baik RT RW dan tim Terpadu untuk di libatkan dalam satu pandangan sama jika benar di paksakan di area pasar.
Fungsi jalan itu jika digunakan maka keterlibatan ini harus dibahas secara detail tekhnis bukan hanya pihak menjadi tanggung jawab wilayah Lurah Camat, terang Fajar.
Kami juga memiki pandangan lain, jika semua bisa saling mengerti terkait realokasi di Gedung UMKM Johar Baru milik Dinas yang tak terpakai, tapi pedagang untuk di pindahkan tidak bergeming dengan berbagai alasan.
Para pedagang hanya di pindahkan hanya selama waktu 75 hari mereka sementara di pindahkan dan setelah rampung lokbin mereka (pedagang) kembali kelokasi pasar, ucap Fajar.
Sementara warga Kampung Rawa Gus Rachman (41) menandaskan, jangan pihak Sudin UMKM berbalik tanggung jawab dalam segi persoalan kewilayah ini hanya alasan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) seolah kami tak dukung persoalan penanganan Lokbin Abdul Gani.
Kedua, kalo mau ini terlaksana proses ini harus ada pertemuan lanjutan bicara tekhnis realokasi dengan melibatkan semua pihak wilayah dan kompensasi dari jalan warga yang di tutup selain pedagang bukan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah di wilayah.
“Pihak pimpinan proyek seharusnya bisa mengakali berbagai dari problem ini untuk diatasi cara logika saya sederhana membangun itu kan bisa dengan spot – spot terlebih dahulu tidak semua harus di bongkar, tinggal pedagang geser menggeser dalam satu lokasi pembangunan.” Itu pula menjadi solusi.
Jadi kalo karena alasan hambatan lelang menjadi dasar sehingga menjadikan semua ini masalah, artinya Sudin UMKM sejak awal tidak memikirkan dampak dari efek pembangunan mulai mengatur pemenang lelang tender, lingkungan wilayah hingga penderitaan pedagang jika benar libur selama 75 hari, tutup Gus.
nanorame
