Jakarta, sketsindonews – Kasus pelarangan Bendara Merah Putih saat Hari HUT Kemerdekaan ke 76 menjadi topik hangat sejumlah elemen pemuda dalam Bincang Kebangsaan bertajuk ‘Ada Apa Merah di Pantai Indah Kapuk’ di Jalan Percetakan Negara IV No. 4, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Meski sudah diklarifikasi, insiden larangan mengibarkan bendera Merah Putih di jembatan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara pada 17 Agustus lalu oleh Kapolsek setempat kini terus menjadi persoalan.
“PIK dengan ekskusifnya sangat rawan merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI. PIK telah menjadi negara dalam wilayah NKRI,” kata Ketua HMI MPO Cabang DKI Jakarta Irfan Maftuh dalam Bincang Kebangsaan, Senin (6/9/21)
Dia mengatakan, kejadian di PIK sangat melukai hati rakyat dan mengkhianati NKRI. Maka dari itu, pengelola PIK dan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dituntut untuk meminta maaf di depan publik.
“Nasionalisme Anies dipertanyakan jika persoalan PIK tidak diselesaikan,” tegasnya.
Irfan pun mengingatkan tentang sejarah pengembangan perumahan PIK. “Mulanya PIK adalah kawasan hutan mangrove pesisir utara Jakarta. Kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan mewah para taipan. Tidak usah heran jika ibu kota Jakarta saban tahun dilanda banjir besar dan meluas, akibat rusaknya lingkungan atas hilangnya resapan air,” tutur Irfan.
Senada dengan Ketua GMNI Jakarta Timur, Jainal Labalawa yang akrab dipanggil Enal menilai sangat ironis adanya peristiwa dilarangnya pengibaran bendera merah putih pada saat perayakan HUT ke-76 RI di perumahan PIK Jakarta Utara.
“Saya sedih melihat kondisi seperti ini sampai terjadi di dalam NKRI. Padahal historis membuktikan pengorbanan para leluhur demi NKRI dan membebaskan bangsa dari kelompok yang berkeinginan merampas hasil bumi kita.
Mereka telah berkoban segalanya untuk membebaskan bangsa ini dari kerakusan kolonialisme dan imperialisme asing, sehingga sampai sekarang kita dapat menikmati yang sudah di perjuangkan oleh para pendahulu,” ucapnya.
Karena itu, masih kata Enal, GMNI Jaktim mengultimatum pemerintah RI dan Pemda DKI Jakarta segera memberikan sanksi berat kepada pengelola PIK agar kejadian yang melecehkan kedaulatan NKRI tidak terulang lagi.
Adapun Ketua Pemuda Utara, Ginting kembali menegaskan Gubernur Anies harus bertanggung jawab dan memberikan sanksi tegas terhadap pengelola dan pengembang PIK agar meminta maaf kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia.
(Nanorame)
