Kementerian Transmigrasi menegaskan tidak ada lagi penempatan transmigran dari luar provinsi ke wilayah Kalimantan Tengah. Penegasan ini disampaikan untuk merespons berbagai aspirasi masyarakat yang mempertanyakan keberlanjutan program transmigrasi di daerah tersebut.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, menyatakan bahwa kebijakan transmigrasi saat ini telah bertransformasi dan tidak lagi berorientasi pada pemindahan penduduk antarprovinsi seperti masa lalu.
“Tidak ada lagi transmigran dari luar provinsi yang ditempatkan di Kalimantan Tengah. Program transmigrasi sekarang berbasis kawasan dan pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Dirjen Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8/2025).
Ia menjelaskan, pelaksanaan transmigrasi kini murni berbasis pendekatan bottom-up. Pemerintah daerah menjadi pengusul sekaligus pelaksana, sementara pemerintah pusat berperan mendukung melalui alokasi anggaran sesuai kebutuhan daerah.
Sebagai contoh, lokasi transmigrasi di Sungai Baru dan Pulau Nibung, Kabupaten Sukamara, merupakan usulan pemerintah daerah untuk mendukung program cetak sawah yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.
“Penempatan yang dilakukan pada November dan Desember mendatang adalah transmigran lokal. Sekali lagi kami tegaskan, ini untuk masyarakat Kalimantan Tengah sendiri, bukan dari luar provinsi,” kata Sigit.
Dirjen Sigit menilai masih banyak masyarakat yang memandang transmigrasi dengan paradigma lama. Padahal, sejak Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, pembangunan transmigrasi diarahkan pada pengembangan kawasan yang sudah ada.
Saat ini, fokus transmigrasi meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana seperti jalan lingkungan, fasilitas air bersih, sekolah, dan layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pendampingan usaha.
Pengembangan ekonomi lokal menjadi prioritas lain, antara lain melalui sektor pertanian, perikanan, industri kecil, serta penguatan koperasi dan UMKM di kawasan transmigrasi.
“Transmigrasi hari ini adalah transformasi pembangunan berbasis wilayah, bukan sekadar perpindahan penduduk. Fokus kami memberdayakan masyarakat lokal agar lebih sejahtera,” tegas Dirjen Sigit.
Kementerian Transmigrasi berharap penegasan ini dapat mengakhiri kesalahpahaman publik terhadap arah kebijakan transmigrasi nasional, khususnya di Kalimantan Tengah.
