Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun Indeks Layanan Keagamaan Khonghucu (ILKK) sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan Khonghucu agar lebih merata, transparan, dan berdampak nyata bagi umat.
Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu, Nurudin, mengatakan penyusunan indeks ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan seluruh layanan keagamaan berjalan efektif, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan riil umat Khonghucu di Indonesia.
“ILKK dirancang sebagai alat evaluasi berkelanjutan agar kinerja layanan keagamaan dapat diukur secara objektif dan terukur,” ujar Nurudin di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Penyusunan ILKK berlangsung pada 20–21 Januari 2026 di Jakarta. Untuk menjamin kualitas metodologi, Pusbimdik Khonghucu menggandeng para peneliti dan tokoh profesional dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) BRIN serta P3M Universitas Indonesia (UI). Sejumlah peneliti yang terlibat antara lain Raudutul Ulum, Farhan Muntafa, Abdul Jalani, Bachtiar Hakim, dan Lilis Dita Levin.
Nurudin menjelaskan, penyusunan indeks dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pegawai Pusbimdik Khonghucu sebagai enumerator yang akan mengumpulkan data langsung dari umat.
“Pendekatan ini penting agar indeks yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi layanan di lapangan,” tegasnya.
Ruang lingkup ILKK mencakup seluruh tugas dan fungsi Pusbimdik Khonghucu, meliputi layanan keagamaan, pendidikan, kelembagaan, serta layanan sosial-keagamaan dan moderasi beragama. Layanan keagamaan mencakup pembinaan rohani, fasilitasi peribadahan dan ritual, serta pelayanan pernikahan, kematian, dan hari besar keagamaan.
Pada aspek pendidikan, ILKK menilai pengembangan kurikulum Khonghucu, ketersediaan dan kompetensi guru agama, serta dukungan terhadap lembaga pendidikan dan pembelajaran nilai Ru Jiao. Sementara layanan kelembagaan menyoroti penguatan organisasi, majelis keagamaan, dan pembinaan rohaniwan.
“Layanan sosial-keagamaan dan moderasi beragama juga menjadi perhatian, termasuk peran umat Khonghucu dalam kegiatan lintas iman serta menjaga harmoni dan persatuan bangsa,” jelas Nurudin.
Ia berharap, melalui penyusunan ILKK yang berkualitas, terbangun sinergi antara pemerintah pusat, pembimas daerah, penyuluh, organisasi Khonghucu, hingga seluruh umat, demi terwujudnya layanan keagamaan Khonghucu yang semakin adil dan berkelanjutan.
