Pemkot Singkawang Pangkas TPP Tambahan ASN 2026, Anggaran Dialihkan ke Pelayanan Publik

oleh
Lambang Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Singkawang melakukan penyesuaian anggaran dengan menghentikan pembayaran TPP tambahan 50 persen pada gaji ketiga belas ASN tahun 2026 untuk memprioritaskan belanja pelayanan publik. (Dok. Pemkot Singkawang)

Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menghentikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen yang sebelumnya direncanakan melekat pada gaji ketiga belas aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026.

Kebijakan tersebut diambil untuk menekan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus menjaga alokasi anggaran bagi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Singkawang, Alhatip, mengatakan penghentian TPP tambahan merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan pemerintah kota.

“Kebijakan ini bukan sekadar pembatalan atau penghentian sebagian dari TPP. Ini langkah menyesuaikan struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah,” kata Alhatip, Selasa (17/11/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang tertanggal 25 September 2026 tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPP 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas.

Belanja Pegawai Singkawang Masih di Atas 30 Persen

Alhatip menjelaskan, pengendalian belanja pegawai merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Aturan tersebut menetapkan batas belanja pegawai daerah paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.

Pemerintah daerah yang masih memiliki proporsi belanja pegawai di atas ketentuan tersebut diberikan waktu penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan.

Persoalan ini juga menjadi pembahasan dalam evaluasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang. Dalam pembahasan tersebut, legislatif meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah kota untuk menurunkan belanja pegawai hingga memenuhi batas 30 persen.

“Ini agenda fiskal bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, langkahnya kami lakukan bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Alhatip.

Berdasarkan APBD Induk 2026, proporsi belanja pegawai Kota Singkawang tercatat sekitar 36,7 persen dari total belanja, di luar Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Setelah dilakukan rasionalisasi, termasuk penghentian TPP tambahan pada gaji ketiga belas, proporsi tersebut turun menjadi sekitar 33,9 persen atau berkurang 2,8 poin persentase.

Meski mengalami penurunan, angka tersebut masih melampaui batas maksimal 30 persen. Karena itu, Pemkot Singkawang masih perlu melakukan penyesuaian lanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan aparatur dan kemampuan keuangan daerah.

TPP Reguler ASN Tetap Dibayarkan

Di tengah kebijakan penghematan tersebut, Alhatip memastikan TPP reguler ASN tetap dibayarkan selama 12 bulan.

Penyesuaian hanya berlaku terhadap tambahan TPP sebesar 50 persen yang direncanakan melekat pada pembayaran gaji ketiga belas. Sementara itu, tambahan TPP sebesar 50 persen pada pembayaran gaji keempat belas atau tunjangan hari raya (THR) telah direalisasikan.

Alhatip menjelaskan, pengaturan pemberian TPP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

Dalam ketentuan tersebut, penganggaran TPP ASN bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan direncanakan untuk 14 bulan.

Rinciannya terdiri atas 12 bulan TPP reguler yang bersifat wajib serta dua bulan tambahan, masing-masing sebesar 50 persen dari TPP satu bulan untuk pembayaran THR dan gaji ketiga belas.

Namun, pemberian kedua komponen tambahan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

“Komponen tambahan itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal masing-masing daerah,” ujarnya.

Alhatip menambahkan, sejumlah pemerintah daerah lain juga melakukan penyesuaian belanja pegawai untuk memenuhi ketentuan peraturan sekaligus menghadapi tekanan keuangan daerah, termasuk dampak pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Anggaran Dialihkan untuk Kebutuhan Masyarakat

Pemkot Singkawang memastikan hasil rasionalisasi belanja pegawai diarahkan untuk mendukung program prioritas masyarakat.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan persampahan, serta pembangunan infrastruktur publik.

Menurut Alhatip, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap pengabdian ASN dan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Ia memahami kebijakan pengurangan TPP tambahan berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan aparatur. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi untuk menerima aspirasi dan masukan dari ASN.

“Pengelolaan APBD mengharuskan kami menyeimbangkan penghargaan atas pengabdian aparatur dengan tanggung jawab membiayai pelayanan publik dan pembangunan bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Alhatip menegaskan, penataan belanja pegawai bukan semata-mata bertujuan menurunkan persentase pengeluaran dalam APBD. Kebijakan tersebut juga diarahkan agar anggaran daerah tetap terkendali dan mampu membiayai kebutuhan masyarakat.

“Tujuan penataan belanja pegawai bukan semata-mata menurunkan angka, melainkan menjaga agar APBD tetap terkendali, pelayanan publik berjalan, dan manfaat anggaran dapat dirasakan seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkas Alhatip.

No More Posts Available.

No more pages to load.