Back

Media Terpercaya

Advokat OC Kaligis Sebut Status Tersangka Chandra Hamzah Belum Hilang

Jakarta, sketsindonews– Sidang gugatan perbuatan melawan hukum  yang diajukan Prof Dr OC Kaligis terhadap Menteri BUMN Erick Thohir BA MBA (Tergugat I) dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Pahala Nugraha Mansury (Tergugat II) digelar Pengadilan Jakarta Pusat, Rabu (22/7/20) siang.

Alasan dia menggugat Menteri BUMN dan Dirut PT BTN disebabkan lantaran telah melakukan kekeliruan dengan menunjuk Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama.

Sebab menurut pria kelahiran Kota Makassar “stempel” yang melekat pada dri Chandra Hamzah sebagai tersangka belum hilang.

Bahkan OC Kaligis menyatakan ada bukti mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah melakukan korupsi terima suap Rp1 miliar atas pengakuan saksi Ari Muladi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Mabes Polri.

“Saya tidak mengada-ada, Chandra Hamzah menerima uang di parkiran Pasar Seni, Jalan Rasuna Said Jakarta Pusat pukul 21.00 WIB tanggal 15 April 2009,” kata OC Kaligis.

Dia mengutip dalam BAP Penyidik Polri, AKBP Agus Irianto dan Kompol Farman saat pemeriksaan terhadap Ari Muladi, saksi dalam kasus PT Masaro.

Dalam pengakuan tersebut, Chandra Hamzah bersama Ade Raharja menerima uang tersebut dalam amplop yang berisi uang dalam dolar AS kemudian langsung naik mobil minibus dan menghilang.

Menurut Kaligis, pihaknya tidak menyebarkan fitnah terhadap Chandra tapi berupaya untuk menegakkan keadilan dan pemerintahan yang bersih dan terhindar dari korupsi.

Bahkan dia mempertanyakan komitmen pemerintah yang berulangkali menyebutkan aparat harus menghindari dan mencegah tindakan korupsi. “Saya heran mengapa Chandra yang jelas-jelas korupsi lalu diangkat menjadi komisaris di BUMN, ini merupakan pertanyaan yang mendasar,” katanya.

Dia menambahkan Chandra diberhentikan sebagai komisioner KPK melalui Keputusan Presiden karena terlibat perkara korupsi dan sempat ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar, tapi diselamatkan dan dibebaskan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melalui deponering.

Pembebasan Chandra tersebut dengan alasan tidak diajukan perkara itu ke pengadilan demi kepentingan umum.

Kaligis mengaku aneh ada koruptor dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, padahal banyak gubernur, bupati yang divonis bersalah karena kebijakan yang dibuatnya tanpa ada kerugian negara, ini bukti adanya oknum KPK tebang pilih.

Kasus Chandra hanya deponering dan nama baiknya tidak direhabilitasi karena tanpa putusan pengadilan sehingga sampai saat ini status dirinya masih tersangka yang ditetapkan penyidik Mabes Polri.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.