Alex Asmasoebrata Optimis Hakim Bakal Hukum Berat Mafia Lelang Di Bank BOII
Jakarta, sketsindonews – Nining Suciati mantan Dirut Bank Swadesi yang kini berubah menjadi Bank Of India Indonesia bakal dihukum oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat Kamis mendatang.
Pasalnya Nining telah dituntut jaksa penuntut umum selama lima tahun penjara. Lantaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dan Pasal 63 ayat (2)huruf b UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Hal tersebut dikemukakan Advokat Alex HMAS Asmasoebrata kepada pewarta. Alasannya, Rita KK diduga adalah salah satu korban konspirasi dari mafia lelang agunan kredit Bank Swadesi atau BOII.
Selain itu majelis hakim PN Jakarta Pusat pimpinan M Sainal SH MH terkenal jujur, berintegritas, bersih, independen juga selalu menjaga kehormatan hakim. Tidak itu saja, baginya kasus ini memprihatinkan sehingga ikut merasa prihatin akan apa yang dialami Rita KK.
“Saya optimis dengan hakim yang menyidangkan kasus perbankan ini bakal benar-benar memberi keadilan yang didambakan Rita KK/PT RK selama ini, atau sejak hampir puluhan tahun dimana mulai dia mulai berjuang mempertahankan hak-haknya berupa Villa Kozy yang dijadikan agunan kreditnya di bank namun dilelang secara ilegal,” tutur Alex, Senin (23/11/2020) di Jakarta.
Untuk mempertahankan hak-hak Rita KK itulah, HMAS Alex mengirim surat permohonan pengawasan proses sidang perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat itu ke Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan surat bernomor 0588/VI/2020/S. KY pun kemudian menyurati Ketua PN Jakarta Pusat dengan Nomor 470/PIM/PM.01/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020 perihal mohon perhatian melakukan pemantauan mandiri.
Dalam surat KY ke PN Jakarta Pusat pada 8 Oktober 2020 yang ditandatangani Plt Sekretaris Jenderal KY Y Ambeg Paramarta itu diisyaratkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka dapat dilaporkan kembali ke KY disertai dengan bukti pendukung. “Institusi terkait dalam penyelenggaraan persidangan yang bersih, jujur, kredibel, independen dan tanpa intervensi telah menunjukkan eksistensinya dalam hal penanganan perkara ini. Saya yakin diantara mereka tidak ada lagi yang mau main-main dengan perkara yang cukup menarik perhatian ini. Mereka bakal memberikan keadilan bagi pencarinya (Rita KK) pada persidangan pembacaan putusan, Kamis (26/11/2020),” tutur HMAS Alex.
Menindaklanjuti permohonan HMAS Alex Asmasoebrata itu juga, Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung pun menyurati Ketua PN Jakarta Pusat. Dalam Surat Plt Kepala Bawas MA, Hj Lulik Tri Cahyaningrum tanggal 17 Juli 2020 disebutkan MA telah meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan dan permohonan HMAS Alex Asmasoebrata. Berkaitan dengan hal itu tanpa mengurangi independensi dan kebebasan hakim dalam memutus perkara diminta Ketua PN Jakarta Pusat dan majelis hakim agar menaruh perhatian serta menjaga penanganannya agar sesuai prosedur yang berlaku.
Terdakwa Ningsih Suciati yang kini tengah menjalani hukuman terkait kasus perbankan berbeda berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan, dalam kasus dugaan mafia lelang di Bank BOII sebelumnya telah dituntut lima tahun penjara oleh JPU Meilani Wuwung SH MH, Olla SH MH dan Rima SH MH. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 5 miliar atau menjalani kurungan (subsider) selama tiga bulan jika tidak mampu membayarnya.
Selama persidangan perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst itu, keterangan saksi dan ahli saling bersesuaian menguatkan adanya tindak pidana perbankan dilakukan terdakwa Ningsih Suciati bersama direksi, komisaris dan pimpinan Bank BOII. Hal itu sesuai dengan dakwaan dan kemudian tuntutan jaksa. Itu artinya, Ningsih Suciati yang dilaporkan sesuai surat tanda penerimaan laporan No.Pol:STPL/233/VI/2011/Dit Reskrim Polda Bali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dalam surat dakwaan kemudian tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya.
“Mengenai berat atau ringannya vonis, saya menyerahkannya kepada yang mulia majelis hakim. Majelis lebih tahu hal itu. Hakim juga tentunya tahu kalau residivis iya dihukum lebih berat daripada terdakwa yang belum pernah melakukan tindakan kejatahan,” tutur Alex.
(Sofyan Hadi)
