Home / Artikel / Anies Akan Digugat Pengacara Soal Terbitnya Pergub Pantura Reklamasi

Anies Akan Digugat Pengacara Soal Terbitnya Pergub Pantura Reklamasi

Jakarta, sketsindonews – Pengacara muda yang berpofesi advokat mengancam akan menggugat kebijakan Gubernur Anies Rasyid Baswedan dalam menangani proyek reklamasi di Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang selama ini urung di hentikan, walaupun awalnya Gubernur Anies Baswedan sempat berjanji kepada warga nelayan untuk menutup mega proyek pulau reklamasi.

“Gugatan akan kita ajukan segera, secara pidana dan perdata,” jelad Elvan Gomes, advokat tersebut, kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu yang lalu. (2/12)

Ia menyebut, pasal yang akan digunakan untuk menggugat secara pidana adalah pasal 263 KUHP tentang Keterangan Palsu juncto pasal 8 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Negara atau Makar.

Untuk gugatan perdata, pihaknya akan menuntut ganti rugi imateril hingga triliunan rupiah.

“Tapi berapa triliun persisnya, akan kita hitung dulu,” imbuhnya.

Elvan menilai, sejak proyek reklamasi digulirkan pemerintah dengan menerbitkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara, proyek ini sudah bermasalah karena penerbitan Keppres itu bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, bertentangan dengan pasal 1 UUD 1945 tentang Kedaulatan dan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, sehingga mengakibatkan negara berada dalam penyanderaan kekuatan ekonomi.

“Maka ketika Gubernur Anies Baswedan membuat kebijakan tentang reklamasi dengan menerbitkan Pergub, maka Anies juga telah melakukan pelanggaran karena berpedoman kepada Keppres yang bermasalah,” katanya.

Kesalahan Anies, menurut Elvan, semakin fatal karena kebijakan itu dibuat tanpa didahului pengesahan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), sehingga mrlanggar UU Tata Ruang.

Ketika ditanya apa yang membuatnya akan menggugat dengan menggunakan pasal 263 KUHP? Elvan menjelaskan, karena Anies telah menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau reklamasi Pulau C dan D, yang sebelumnya sempat menyegel reklamasi berlanjut menerbitkan IMB itu tentu ada keterangan-keterangan yang diberikan, yang ia yakini keterangan itu palsu.

Soal penggunaan pasal 8 KUHP, Elvan menjelaskan, pelanggaran terhadap undang-undang dapat masuk unsur pemufakatan jahat terhadap negara.

Meski demikian pengacara senior ini mengakui, Anies bukan merupakan tergugat utama yang akan ia laporkan, karena tergugat utamanya adalah pihak-pihak yang menerbitkan Keppres Nomor 52, gubernur Jakarta sebelum Anies yang menerbitkan HGB untuk Pulau C dan D yang menjadi dasar penerbitan IMB, dan pihak lain yang terkait dengan terlaksananya proyek reklamasi di Pantura Jakarta.

“Anies hanya akan menjadi pihak yang turut digugat,” tegasnya.

Seperti diketahui, Anies mencabut 13 dari 17 izin pembangunan pulau reklamasi di Pantura Jakarta yang pembangunannya belum terlaksana, dan menyegel empat pulau yang telah terbangun, yakni Pulau C, D, G dan N. Anies mengklaim, dengan kebijakannya ini, ia telah menyetop proyek reklamasi, dan keempat pulau yang telah terbangun akan dikelola Pemprov DKI demgan terbitnya pergub No. 58 Tahun 2018 tentang tata kelola dan pembentukan oraganisasi tata kerja badan koordinasi pantai utara.

Lanjutnya Anies pun menyususul kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) yang menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di Pulau C dan D karena telah memiliki HGB.

Tak berhenti sampai di situ, Anies juga menerbitkan Pergub Nomor 180 Tahun 2018 yang menunjuk PT Jakarta Propertindo untuk mengelola lahan di Pulau C, D dan G.

Namun di sisi lain, Raperda tentang RZWP3K belum disahkan karena pada Desember 2017 Raperda ini dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, ditarik Anies dari DPRD dengan dalih untuk disempurnakan.

Namun hingga hari ini kedua Raperda itu belum dikembalikan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan, sehingga kebijakan Anies untuk reklamasi tidak memiliki payung hukum.

reporter : nanorame

 

 

 

Check Also

Era Digital, PT. JIEP Dan Dekranasda Kerjasama Lakukan Pembinaan Untuk Wanita

Jakarta, sketsindonews – Head of Corporate Secretary PT JIEP, Purwanti Puri paparkan bahwa pihaknya melakukan …

Watch Dragon ball super