Home / Artikel / Anies Baswedan Angkat BW, Kok Tersangka Jadi Ketua Pencegahan Korupsi

Anies Baswedan Angkat BW, Kok Tersangka Jadi Ketua Pencegahan Korupsi

Jakarta, sketsindonews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk memberhentikan Ketua  Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Bambang Widjojanto (BW).

Permintaan tersebut dilontarkan pengacara senior OC Kaligis yang saat ini mendekam di tahanan. Menurut Kaligis, BW sampai saat ini masih berstatus tersangka dugaan rekayasa keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

“Dalam rangka menciptakan clean goverment, hendaknya para birokrat yang diangkat punya latar belakang yang bersih pidana, demi terciptanya penegakan hukum yang bersih dan bebas pidana,” tulis O.C Kaligis dalam surat bertanggal 5 Januari 2018 yang ditujukan kepada Anies Baswedan dan beredar di kalangan wartawan.

Dalam suratnya, Kaligis mengatakan, bahwa BW sampai hari ini masih berstatus tersangka dugaan merekayasa pemberian keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.
Menurutnya, walaupun perkaranya sudah dideponeer tetap tidak menghilangkan statusnya sebagai tersangka.

“Semua ahli hukum akan sependapat dengan saya, bahwa deponeer tidak menghilangkan status tersangka Bambang Widjojanto sampai akhir hayatnya,” terangnya.

Menurutnya, karena status tersangka itu jugalah lantas BW diberhentikan sebagai komisioner KPK. Apalagi banyak catatan penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama masa jabatannya selaku komisioner KPK.

Termasuk temuan BPK mengenai penggunaan uang KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemberhentikannya sebagai tersangka dugaan tindak pidana tidak pernah digugat olen Bambang Widjojanto dan dia sendiri tidak pernah menggugat KPK yang telah memberhentikan dirinya sebagai komisioner,” tegasnya. (12/01)

Kemudian, keputusan deponeering BW pun tanpa melalui prosedur yang wajar sesuai dengan keputusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016 yang menyatakan keputusan deponeering harus melalui proses konsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kapolri. Proses ini dinilainya tidak dilalui oleh Kejagung.

“Menjadi pertanyaan disaat pemerintah giat-giatnya memberantas korupsi dan kejahatan, Anda (Anies-red) mengangkat tersangka yang merekayasa keterangan saksi-saksi di MK segbagai pemimpin pegiat anti korupsi di Pemerintahan Bapak Gubernur.

OC Kaligus mempertanyakan, apakah pantas seseorang yang berlatarbelakang pidana yang dideponeer dan diberhentikan sebagai komisioner KPK kemudian diangkat kembali untuk jabatan penting di DKI?” tulisnya.

“Saya yakin Bapak Gubernur bukan pelindung para tersangkap pidana untuk duduk dalam pemerintahan Bapak yang terkenal bersih, karena Bapak sendiri berhasil diangkat sebagai gubernur karena saya percaya Bapak adalah orang yang jujur yang punya penuh integritas dalam mengantar kami rakyat bapa menuju clean goverment,” jelasnya dalam surat tersebut.

BW diupah Rp 41 Juta di Bandingkan Gaji Camat DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kembali menegaskan semua pihak agar tak mempermasalahkan gaji yang diterima Bambang Widjojanto sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi.

Anies menegaskan, gaji BW sebagai ketua Komite Pencegahan Korupsi lebih rendah jika dibandingkan penghasilkan camat di DKI Jakarta.

“Sebenarnya kalau gaji itu semuanya sudah ada aturannya. Ketua Komite Pemberantasan Korupsi itu sama camat saja tinggian camat kalau di Jakarta,” ujar Anies, usai meresmikan Groundbreaking Ceremony ASEAN, di Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2017).

Ia memastikan apa yang dilakukan pihaknya telah sesuai aturan di Pemprov DKI.

“Besaran gaji di Pemprov DKI yang sudah diputuskan sejak tahun 2015, kita mengikuti seluruh penyusunan, mengikuti aturan yang ada. Jadi kalau ditanya sama Pak Bambang sama camat di Jakarta, itu kalah Pak Bambang sama camat juga lebih tinggi di sini,” tutur Anies.

Bambang Widjojanto sebagai Ketua Bidang Pencegahan Korupsi akan menerima gaji sebesar Rp 41.220.000.

Sedangkan pada era Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, penghasilan camat dinaikkan sejak 2015.

Camat di DKI Jakarta menerima penghasilan total Rp 44.284.000, atau naik sekitar Rp 20 juta dari tahun 2014.

Rinciannya, gaji pokok Rp 3.064.000, tunjangan jabatan Rp 1.260.000, TKD Statis Rp 19.008.000, TKD Dinamis Rp 19.008.000, dan tunjangan transportasi Rp 6.500.000.

BW Jamin Pemprov DKI Tak Akan Rugi

Ketua Komite Pencegahan Korupsi TGUPP,Bambang Widjojanto (BW) menyebut Pemprov DKI tak akan rugi mengeluarkan anggaran Rp 28 milliar

BW mengatakan Pemprov DKI hendak mengelola APBD yang besarnya Rp 77,1 trilliun.

“Jangan sampai lagi kejadian Pemda beli aset yang dia punya sendiri. Itu berapa Rp 668 milliar,” kata BW dalam kutipan Wartako.com di Kantor Badan Pajak dan Retribusi DKI, Kamis (4/1/2018).

“Maksud saya, lu buang Rp 28 milliar tapi untuk selamatkan ratusan bahkan trilliunan,” ucap Bambang.

Angka Rp 28 milliar yang dimaksud BW adalah uang yang perlu digelontorkan dari APBD untuk pembayaran 73 anggota TGUPP, termasuk BW.

BW membandingkan dengan kasus korupsi dana desa yang jumlahnya sudah Rp 120 trilliun dan telah ada 900 tersangka.

“Kenapa kewenangan membangun mitigasi resiko, membangun kompetensi orang dan sistem monitoring tidak dilakukan. Masa kebodohan kayak gitu musti kita ulang-ulang lagi,” ujar BW

BW mengaku tengah merencanakan sebuah sistem integrasi data warga Jakarta dan badan hukum.

Dalam 2 pekan ke depan pihaknya akan menjelaskan ke publik terkait program yang dirancangnya.

Mantan wakil ketua KPK itu menyebut program itu akan membuat sebuah badan hukum yang punya tunggakan pajak tak bisa mengurus izin apapun..

Begitu juga bagi perorangan yang memiliki tunggakan pajak maupun hal lain terkait pemasukan ke DKI, maka akan sulit mengurus izin apapun.

reporter : nanorame

 

Check Also

Luka Terus Menyala Discripsi Ramadhan

Sahur Hari Ketujuh Jakarta, sketsindonews – Sahur di hari 7 di bulan Ramadhan 1439 H …

Watch Dragon ball super