Jakarta, sketsindonews – Pemerintah Kota Administrasi Kota Jakarta Pusat dalam menghadapi Ramadhan 1442 H di tengah pandemi tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada seiring penurunan angka pandemi yang belum drastis dalam kasus Covid – 19.

“Program vaksin untuk kita terus kejar dalam tangka menciptakan imunitas warga agar tidak terkena virus serta memberikan kepastian bahwa kasus pandemi sesuatu yang harus dilakukan secara bersama – sama bukan hanya pemerintah saja,” pungkas Irwandi Wakil Walikota Jakarta Pusat saat bincang – bincang bersama sketsindonews, dikantor Walikota Jakarta Pusat, Tanah Abang, Selasa (6/4/21).

Terkait momentum Ramadhan 1442 H tidak menutup kemungkinan warga semakin tinggi mobilitas dalam melaksanakan kegiatan baik ekonomi, peribadatan serta kegiatan lain sifatnya menciptakan momentum mengais rezeki.

“Ini sesuatu alamiah, namun kondisi pandemi pemerintah DKI masih terapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasam Kegiatan Masyarakat) untuk patuh pada aturan Pergub, Ingub, Surat Edaran selama ini menjadi aturan agar masyarakat patuh pada 5 M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Mobiltas dan Mencegah Kerumunan Massa) sehingga masyarakat ekonomi dan aktifitas warga untuk tetap terkendali Ramadhan di tengah pandemi,” jelas Irwandi.

Mantan Kadis UMKM Pemprov DKI ini juga menyoal kepada peran Lurah Camat, SKPD – UKPD untuk bisa menggerakan warga kewaspadaan dini bahwa pasca Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H bisa memunculkan cluster baru pada masyarakat bila tidak semua menjaga protap kesehatan menjadi kunci penularan.

Bulan Ramadhan ekonomi kreatif akan banyak bermunculan dadakan tapi setidaknya kegiatan ini bisa dilakukan tanpa kerumunan bisa dilakukan depan rumah saja bila perlu harus bisa memecah kerumunan akibat dampak gairah ekonomi ramadhan (PKL) dipastikan bergerak.

Sudin UMKM harus sudah bisa mendata detail terkait simpul maraknya PKL dadakan keberadaanya akan berkembang minimal pihak Sudin UMKM sudah memiliki antisipasi untuk membuat aturan mencegah kerumunan warga di bulan Ramadhan.

“Ini yang harus kita sampaikan pada warga bahwa protap kesehatan menjadi mutlak dalam menggiring mobilitas masyarakat dapat terkontrol dan tidak menjadi satu kerumunan baik kegiatan dan peribadatan bulan suci Ramadhan bisa mematuhi aturan pihak Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.

SKPD Bisa Antisipasi Mobilitas Masyarakat

Sementara Ramadhan serta bolehkah masjid – masjid melakukan ibadah sholat tarawih di ikuti masyarakat secara terbuka hingga saat ini Pemprov DKI masih mengkaji keputusan ini.

Tambah Irwandi, sebagai upaya serta antisipasinya diharapkan SKPD untuk menyiapkan terhadap lembaga keagamaan untuk siap berpartisipasi seperti Baznas sudah memprogramkan sarana peribadatan sesuai protap kesehatan serta distribusi masker di Masjid – Masjid.

“Lembaga MUI, MDI, FKUB, FKDM dan Karang Taruna setidaknya juga lakukan kemitraan dalam rangka memberikan pemahaman edukasi sosialisasi tekhnis dirumah ibadah (masjid) saat di bulan Ramadhan untuk tingkatkan warga kembali taat aturan protap kesehatan,” paparnya.

“Ironis saat ini saja masyarakat sudah “cuex” akan nilai pentingnya kesehatan baik pada level lingkungan tinggal padahal kedispilinan memakai masker juga menjaga masyarakat lain untuk tidak tertular,” tandas Irwandi.

(Nanorame)