Back

Media Terpercaya

Asset di Telantarkan Menjadi Pembiaran, Suban Asset Minim Program Untuk Kepentingan Publik

Jakarta, sketsindonews – Terkait Asset bangunan dan tanah Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar oleh pihak Suku Badan Asset Jakarta Pusat terus dilakukan pembiaran terhadap pengambilan asset oleh para oknum serta registrasi asset untuk dioptimalkan bagi kepentingan publik.

Menurut Pengamat Perkotaan Kang Yayat Supriyatna menuturkan, perencanaan tidak terkait dengan inventarisasi asset maka akan terus bermasalah karena banyak SKPD banyak tidak memiliki program dalam memanfaatkan asset sehingga banyak terbelengkalai cukup lama.

Salah satunya asset itu harus dikerja samakan dengan membuat KSO (Kerja Sama Operasional) dalam melakukan optimalisasi baik secara ekonomi dan kepentingan sosial bagi pemberdayaan setelah jelas kepemilikan asset.

Banyak terjadi selain pula banyak kasus akhirnya pemda membeli asset sendiri karena lemah penguasaan, padahal itu nyata milik pemerintah karena sudah lama dibiarkan dalam pencatatan dan tak di registrasi.

Kalo asset tidak dipelihara maka ini menjadi hilang selain dikuasai oleh para penjarah tanah. Oleh sebab itu pemerintah harus segera melakukan pembersihan lahan dengan melakukan pemagaran serta pembuatan plank dengan registrasi asset.

Faktanya lanjut Yayat, banyak asset di Provinsi DKI ini akhirnya terbelengkalai karena pihak pemerintah sendiri tidak melakukan pencatatan secara baik secara hukum akhirnya optimalisasi bagi kepentingan publik tidak dilakukan karena minimnya program SKPD.

Sementara Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat Dede Sulaeman dengan nada kesal mengatakan, seperti asset milik Kelurahan yang kini terbelengkalai di jalan Krekot Bunder IV sebenaranya sudah diajukan pihak usulan warga serta Lurah Pasar Baru sudah membuat surat pemanfaatan bagi pemberdayaan dan sosial.

Lagi – lagi persoalan ini tak digubris oleh suban Asset justru tidak dilakukan proses jemput bola mengenai persoalan ini untuk dioptimalkan menjadi satu langkah menjaga bangunan ini sebelum menjadi Rumah Hantu untuk shhoting film, papar Dede.

“Seperti Asset di Pasar Baru merupakan persoalan sederhana masak ini dianggap kewenangan Tingkat Provinsi padahal pihak Tingkat Kota untuk jemput bola bukan menjadi pembiaran seperti asset lainnya tanpa bisa membuat program apalagi mengusir orang yang kuasai asset yang kini wilayah lain kasus hal sama,” tegas Dede.

Kedua, persoalan asset yang dikuasai pengembang belum diserahkan pemda ini menjadi phobia bagi warga terkait hal tersebut karena dikuatirkan setelah dikuasai pemda maka tak bisa dijadikan fungsi publik.

Satu sisi ada masyarakat ingin asset itu diambil pemerintah dalam rangka melakukan perbaikan fasum fasos yang ada untuk memperbaiki infrastruktur oleh pemerintah.

Tapi banyak kasus pengembang sudah tidak ada ini yang harus dilakukan pemerintah jemput bola untuk melakukan upaya pihak ketiga yang sudah tidak bertanggung jawab terhadap fasum fasos tersebut.

Sementara Suban Asset Kota Jakarta Pusat Sofyan Gani ketika ditanya sketsindonews mengenai persoalan asset serta langkah optimalisasi hingga saat ini sulit dikonfirmasi terhadap langkah – langkah program selain tak menanggapi terkait keinginan usulan warga untuk dibuat langkah kongkrit.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.