Asset DKI Bangunan Jalan Taman Jati Baru di Bongkar, Untuk Apa??

Jakarta, sketsindonews – Tiga Kawasan Stasiun di Jakarta Pusat masing-masing ; Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda Gambir dan Stasiun Senen telah ditunjuk oleh pemerintah DKI menjadi program Kinerja Strategis (KSD) Gubernur DKI untuk dijadikan kawasan menuju tranportasi massal publik dari wajah kekumuhan untuk dibangun fasilitas TOD (Transit Oriented Development).

Pembongkaran asset rumah dinas Camat Gambir oleh asset kini dibongkar setelah 48 tahun asset itu berdiri selain satu bangunan lain rumah ditempati oleh warga kuasai asset untuk dibongkar, selanjutnya asset tersebut nantinya akan dihapus.

Menurut pantauan sketsindonews.com, sabut (22/02/20) pembongkaran asset di Jalan Taman Jati Baru Bengkel depan Kantor Dinas Tekhnis Provinsi DKI Jakarta seluas sekitar 500 meter ini semestinya sudah lama harus dieksekusi namun terkendala oleh kordinasi tekhnis.

Dalam pembongkaran terlihat menggunakan alat berat sepertinya akan dilakukan bertahap dalam merubuhkan asset karena di samping rumah dinas masih ada penghuni tinggal sebelum dibongkar oleh Tim terpadu yang dibentuk Pemprov DKI diantaranya BPKAD, Bina Marga, SDA, Dishun, Satpol PP, Camat dalam menuntaskan target penataan kawasan.

Pembongkaran itu nantinya menjadi perluasan kawasan untuk di optimalkan menjadi TOD, selama ini Stasiun Tanah Abang begitu semrawut oleh tingginya mobilitas publik (commuter) pengguna sarana moda angkutan umum mikrolet tak diatur dalam penempatan, belum lagi mangkalnya terminal bayangan para ojeker online.

Menurut Pengamat perkotaan Kang Yayat Supriyatna, kawasan strategis angkutan massal sudah harus modern berbagai fasilitas yang ada guna memudahkan bagi pengguna angkutan massal untuk tidak diganggu oleh berbagai wajah kekumuhan disekitar lokasi.

Bagaimana bisa terintegrasi jika dilingkungan itu tidak menjadi satu lingkup untuk ditata sedemikian rupa menjadi akses publik, baik itu trotoar serta pojok shelter lain bagi publik.

Jakarta merupakan Kota Administratif, Kota Jasa, Bisnis dan Perdagangan secara kultur walaupun nantinya Ibukota pindah di Kalimantan, namun kondisi ini Jakarta sebagai pusat perdagangan dan bisnis tak bisa ditinggalkan untuk melakukan penataan ketertiban angkutan massal dalam mencegah kemacetan Jakarta karena tidak sebanding dengan volume kendaraan serta penumpukan pengguna jasa angkutan semakin tinggi.

Lanjut Yayat, ruang ini yang seharusnya diperluas agar mobilitas jasa angkutan lebih punya tempat saat mereka jalan kaki, maupun mobilitas masuk keluar menuju stasiun dalam satu koridor yang terintegrasi dengan membuka ruang publik lebih luas untuk selalu ada pengawasan pemerintah untuk hadir.

“Kalo tidak maka kawasan itu akan semakin tidak memberikan kontribusi bagi warga Jakarta sebaliknya menjadi lebih memunculkan persoalan baru karena ketidak tegasan Pemprov sendiri memanfaatkan asset bagi kepentingan publik lebih utama,” jelas Yayat.

(Nanorame)