Home / Berita / Berpotensi Mangkrak, PN Jaksel Gelar Lima Prapid MAKI

Berpotensi Mangkrak, PN Jaksel Gelar Lima Prapid MAKI

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rencananya hari ini akan menggelar persidangan praperadilan yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat MAKI pimpinan Boyamin Saiman.

LSM MAKI mengajukan kelima perkara yakni: Bank Century, e-KTP, Bansos Sembako Kemenkes, pengadaan Helikopter AW dan Pengembangan Bupati Malang Rendra Kresna.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan pengujian penanganan kelima perkara dugaan korupsi ke pengadilan itu lantaran berpotensi mangkrak.

“Misalnya perkara Bank Century. Sejak KPK kalah oleh putusan Praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan No 24 tahun 2018 yang berisi melanjutkan Penyidikan untuk nama-nama lain (Boediona dkk) pengembangan dari perkara Budi Mulya namun hingga saat ini KPK belum menetapkan satupun Tersangka sehingga perkaranya mangkrak,” ucap Boyamin dalam keterangan resminya, Senin (5/4/21).

Selain itu kata dia, ada juga penanganan kasus E-KTP. Boyamin mengatakan, KPK pada tgl 13 Agustus 2019 telah menetapkan tersangka baru korupsi e-KTP yaitu Miryam S. Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tanos.

“Perkara ini tidak ada perkembangan alias mangkrak hampir dua tahun padahal mestinya bisa cepat karena hanya perkara pengembangan kasus e-KTP,” ungkapnya.

Kemudian pengadaan Heli AW. Komisi anti suap, dirinya menjelaskan pada tgl 16 Juni 2017 telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai Tersangka dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101, namun mangkrak hampir 4 tahun.

“Ada juga perkara sembako Bansos.
KPK telah melakukan OTT dugaan suap penyaluran Sembako Bansos di Kemensos, namun prosesnya diduga tidak melakukan penggeledahan atas semua ijin penggeledahan yang telah diberikan Dewan Pengawas KPK. Praperadilan diajukan saat itu termasuk belum dipanggilnya Ihsan Yunus (anggota DPR ) oleh KPK, meskipun akhirnya Ihsan Yunus telah dipanggil KPK namun Praperadilan ini tidak dicabut karena masih menyisakan masalah terkait Penyidik KPK tidak melaksanakan semua ijin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK,” ulas Boyamin.

Terakhir perkara gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna. Petugas KPK telah melakukan proses persidangan atas dugaan gratifikasi yang diterima oleh Bupati Malang Rendra Kresna, namun hingga saat ini belum menetapkan tersangka atas pihak yang diduga selaku pemberi yaitu IK, A, dkk.

“Sehingga perlu digugat Praperadilan untuk mencegah perkara ini menguap dikarenakan dianggap perkara kecil di daerah,” tulis dia.

Menurut Boyamin, kelima gugatan Praperadilan ini diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan Indek Persepsi Anti Korupsi yang menurun tahun 2020 di angka 37 dari sebelumnya angka 40 tahun sebelumnya (2019).

Sehingga MAKI berpandangan Indek Persepsi Korupsi turun ke angka 37 dari sebelumnya 40 sebagai penyumbang terbesarnya adalah KPK terkait isu revisi UU KPK, kontroversi Pimpinan KPK periode Firli Bahuri dkk, serta banyaknya perkara mangkrak di KPK.

“Sehingga salah satu upaya menaikkan Indek Persepsi adalah dengan cara mengajukan gugatan Praperadilan untuk mengurangi dan mencegah perkara mangkrak di KPK,” tutupnya.

(Sofyan Hadi)

Check Also

Mencetak Pengusaha Muda Berbakat, Dermawan dan Potensial

Jakarta, sketsindonews – Pandemi Covid 19 yang masih belum tahu kapan berakhirnya, Aplikasi ” Baqoel” …

Watch Dragon ball super