Home / Artikel / BLU PPKK Tak Mampu Layani Warga Kebon Kosong

BLU PPKK Tak Mampu Layani Warga Kebon Kosong

Jakarta, sketsindonews – Sekretariat Negara dalam Pengelolaan Komplek Bandar Kemayoran (PPKK) dalam tugas layanan membentuk BLU (Badan Layanan Umum) yang di putuskan melalui Surat Keputusan Sekretariat Negara, ternyata kinerjanya BLU yang di bentuk hanya batas pada struktur organisasi (lembaga kearsipan).

Faktanya, sumber asset serta penyelesaian infrastruktur antara Pemda DKI Jakarta dan PPKK saling tuding, bahkan menggantung penataan lingkungan yang tak pernah tuntas.

Wacana sejak tahun 1990 Bandar Ex Kemayoran menjadi Otonom menjadi kawasan baru hingga kini belum menjadi kenyataan, karena belum adanya perundangan kawasan khusus Bandar Kemayoran menjadi Daerah Kawasan Khusus setara menjadi Badan Koordinasi atau Kantor UPT Pemda DKI Jakarta.

Menurut Syambudi warga Kemayoran Jakarta Pusat, selasa (25/10), warga Kebon Kosong merasa di kebiri karena tidak di openi oleh PPKK, sementara Pemda DKI terbatas oleh kewenangan pengelola.

“Padahal asset PPKK banyak mangkrak, oleh ketidak berdayaan memperbaiki pembangunan kawasan diantaranya sarana jalan lingkungan, perumahan, perkantoran, penataan PKL serta pembebasan yang berulang menjadi by proyek,” ujarnya.

Kata Syambudi, ini bukan pemekaran wilayah baru atau membentuk Kelurahan Bandar Kemayoran, kalo itu sama saja dengan nasib Kelurahan Kebon Kosong.

“Tapi kewenangan pemda DKI untuk pengambil keputusan membentuk sebuah Kantor atau Badan, itu tugas Deputy Perundangan Sekneg dalam melakukan kajian,” tegasnya.

Sementara Anggota Dewan Kota Jakarta Pusat Bayu Sudarmadji menuturkan, ketidak berdayaan PPKK (BLU) tidak di pungkiri, sementara Pemda DKI tidak di berikan kewenangan dalam mengatur warga Jakarta (Kebon Kosong) secara menyeluruh dalam menuntaskan program.

“Wajar saja, warga Kebon Kosong sepertinya protes, karena lingkungan tak pernah di sentuh sedikit pun oleh kearifan local merasakan APBD DKI dalam kapasitas sebagai warga KTP DKI secara fisik,” terangnya.

Secara pembangunan rohani menurutnya iya, baik itu KJP, BPJS secara Nasional, Bazis, mereka dapat. Tapi, bagaimana pada sektor lain jalan lingkungan, saluran (draenase), kekumuhan, bahkan prositusi terselubung di depan mata.

“Itu kerjanya PPKK (BLU) karena teritorialnya,” ucap Bayu.

Bayu menambahkan, konteksnya Pemda DKI harus membentuk Perda dalam menciptakan pembangunan Kebon Kosong secara variable. “Bila perlu ada Badan (SKPD) yang dibentuk oleh Pemda DKI Jakarta,” tandasnya. (Nr)

Check Also

Security Pos Warga Kelurahan Kebon Kosong

Jakarta, sketsindonews – Security Pos Warga Kebon Kosong Kecanatan Kemayoran lakukan pengamanan terpadu Ramadhan 1439 …

Watch Dragon ball super