Jakarta, sketsindonews – Sekretariat Negara dalam Pengelolaan Komplek Bandar Kemayoran (PPKK) dalam tugas layanan membentuk BLU (Badan Layanan Umum) yang di putuskan melalui Surat Keputusan Sekretariat Negara, ternyata kinerjanya BLU yang di bentuk hanya batas pada struktur organisasi (lembaga kearsipan).
Faktanya, sumber asset serta penyelesaian infrastruktur antara Pemda DKI Jakarta dan PPKK saling tuding, bahkan menggantung penataan lingkungan yang tak pernah tuntas.
Wacana sejak tahun 1990 Bandar Ex Kemayoran menjadi Otonom menjadi kawasan baru hingga kini belum menjadi kenyataan, karena belum adanya perundangan kawasan khusus Bandar Kemayoran menjadi Daerah Kawasan Khusus setara menjadi Badan Koordinasi atau Kantor UPT Pemda DKI Jakarta.
Menurut Syambudi warga Kemayoran Jakarta Pusat, selasa (25/10), warga Kebon Kosong merasa di kebiri karena tidak di openi oleh PPKK, sementara Pemda DKI terbatas oleh kewenangan pengelola.
