Home / Artikel / Bupati Pamekasan Soroti Perkembangan Madura Di Tingkat Akademisi

Bupati Pamekasan Soroti Perkembangan Madura Di Tingkat Akademisi

Pamekasan, sketsindonews – Bupati Pamekasan Achmad Syafii sempat menyorti perkembangan Madura Provinsi ditingkat kalangan akademisi, utamanya adalah mahasiswa. Sebab pihaknya tidak ingin isu Madura Provinsi hanya digeluti oleh segelintir golongan, karena peranan pentingnya adalah suara kuam intelektual.

“Tugas kita mendengarkan suara dari adik-adik mahasiswa. Karena begini, kalangan birokrasi se-Madura sepertinya belum mendengar langsung apa kajian Madura Provinsi dari Mahasiswa,” terang Achmad Syafii usai rapat di Pendopo, Kamis (6/10/2016).

Orang nomor satu di Pamekasan ini menjelaskan, segala persiapan yang direncanakan oleh beberapa pihak merupakan langkah tegas, jika diukur dari berbagai kajian yang dikomandani oleh risert dari UTM. Baik dari study sejarah Madura, potensi alam, dan bagan sektor perekonomian.

Asumsi tersebut disetujui oleh ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Stain Pamekasan, Lian Fawahan. Karena mengenai Madura Provinsi  mendukung penuh melihat kekayaan alam Madura yang sudah selayaknya pisah dari Jawa Timur.

“Dengan terbentuknya Madura Provinsi bisa berharap besar dan bisa mengoptimalkan kekayaan Madura untuk kesejahteraan,” ungkap Lian Fawahan.

Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan, artinya kesadaran masyarakat harus selaras ketika Madura pisah dari Jatim dan terbentuk menjadi Madura Provinsi.

“Kita juga perlu membenah empat kabupaten di Madura secara sosiologis, karena keseimbangan SDA dan SDM merupakan salah satu kunci membawa Madura lebih baik,” keluhnya.

Berbeda dengan tanggapan ketua BEM Universitas Madura Pamekasan, Abdul Bari Malap. Dia menjelaskan, Madura Provinsi harus mengacu pada dasar aturan perundang-undangan, tidak bisa mengkaji dari sumber lainnya. Sebab syarat mutlak undang-undang di Indonesia sentralnya sebagai Negara hukum.

“Kalau hanya atas dasar kepentingan masyarakat Madura saya mengamini, tapi kita kan juga punya aturan untuk melengkapi syarat sebagai Madura Provinsi,” ungkapnya.

Mahasiswa jurusan hukum tersebut mengklarifikasi peraturan kedaerahan. Disebutkan dalam Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah. Minimal lima daerah untuk membentuk Provinsi. Sementara di Madura masih empat kabupaten.

“Dengan catatan Madura Provinsi belum mencukupi persyaratan kewilahan, iya saya tegaskan secara aturan belum lengkap administrasi,” ketusnya.

Abdul Bari menambahkan, pihaknya masih belum mengkaji dari banyak perspektif. Sehingga cenderung tendensius jika kaca mata dari berbagai pandangan dikajinya. Karena banyak beban mental masyarakat yang mesti disejahterakan sebelum berpisah membuat otonomi baru di Madura. (Alfan Nur)

Check Also

Bawaslu Harus Cermati Reuni Aksi Persaudaraan 212 Yang Akan di Gelar di Monas

Jakarta, sketsindonews – Alumno 212 akan kembali menggelar aksi yangvrencananya akan menggelar di lapangan Monas …

Watch Dragon ball super