Home / Berita / Daerah Minta Tarif Transportasi Online Ditetapkan Pusat
Kapolri Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. (Dok. Humas Kemenhub)

Daerah Minta Tarif Transportasi Online Ditetapkan Pusat

Jakarta, sketsindonews – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam sosialisasi revisi PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Mabes Polri, Selasa (21/3) mengungkapkan bahwa yang masih dipermasalahkan oleh penyedia jasa aplikasi online adalah mengenai penetapan tarif batas atas dan bawah.

Dia juga mengungkapkan bahwa beberapa kepala daerah meminta Kemenhub untuk mengambil peran dalam memutuskan tarif batas bawah dan atas tersebut.

“Pada dasarnya kita akan memberikan kuota dan tarif itu kepada daerah. Karena mereka yang tahu kondisi di daerah masih-masing. Tetapi beberapa daerah minta juga peran dari pusat. Untuk itu, kita putuskan usulan tarif dari daerah, nanti di Pusat ada namanya forum konsultasi. Sehingga kata akhirnya, tarif dan kuota ditetapkan oleh Pusat berdasarkan usulan dari Daerah,” tandasnya.

Terkait PM 32 tahun 2016, dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk hadir mengatur angkutan berbasis aplikasi online agar bisa beroperasi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia mengatakan, PM 32 tahun 2016 tidak diterapkan secara tiba-tiba. Peraturan tersebut sudah ada sejak bulan Mei 2016, yang harusnya diberlakukan bulan Oktober 2016, tetapi akhirnya diberi kelonggaran waktu sampai dengan Maret 2017, sesuai kesepakatan semua pihak terkait.

Untuk mengakomodir kepentingan semua pihak, Kemenhub bahkan telah melakukan revisi PM 32 Tahun 2016, dimana di dalamnya ada 11 poin utama. Revisi tersebut disusun dengan 3 prinsip, yaitu keselamatan, kesetaraan dan kebutuhan.

“Melalui aturan tersebut kita berikan peluang yang sama. Sehingga terjadi suatu kompetisi dalam memberikan layanan angkutan umum dengan iklim usaha yang baik,” ujarnya.

Menhub meminta baik kepada angkutan konvensional ataupun angkutan berbasis aplikasi online agar melakukan usaha secara baik dan mengikuti aturan yang ada.

“Masing-masing jangan merasa berkuasa atas segalanya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalaupun ada masalah, kita akan ajak bicara semua pihak untuk mencarikan jalan keluarnya. Selesaikan masalah dengan tetap kondusif,” tegasnya. (*)

Check Also

Masyarakat Jakarta Bisa Buat Izin di Jakarta Fair 2018

Jakarta, sketsindonews – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, …

Watch Dragon ball super