Back

Media Terpercaya

Deputi Pencegahan KPK Diduga Abuse of Power

Jakarta, sketsindonews – Dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power terhadap Pahala Nainggolan sebagai Deputi Pencegahan KPK dalam penerbitan surat permohonan bantuan klarifikasi kepada PT Bank HSBC Indonesia, terkait transaksi keuangan PT Bumigas Energi dan Honest Group Holding Limited. Berbuntut panjang.

Pasalnya penerbitan surat tersebut ditengarai sarat kepentingan dan dinilai merugikan PT Bumigas. Karena tidak sesuai antara isi surat dengan fakta yang ada.

Untuk itu kuasa hukum PT Bumigas, Boyamin Saiman melaporkan Pahala Nainggolan ke Bareskrim Mabes Polri dengan sangkaan pembuatan surat palsu. Yakni Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP.

“Yang sebenarnya kami permasalahan, Pak Pahala Nainggolan itu tidak berwenang mengeluarkan surat itu, juga karena ini tidak ada korupsinya kok. Kalau dengan alasan pencegahan, pencegahan yang mana? Yang paling utama ya isinya tidak sesuai kenyataan itu tadi,” kata Boyamin di Gedung Bareskrim, Jumat (07/02/20) sore.

Selain Pahala, Dirut PT Geo Dipa, Riki Firmandha Ibrahim juga turut dilaporkan.

Laporan PT Bumigas itu diterima Bareskrim dengan nomor LP/B/0895/X/2019/Bareskrim. Boyamin menyebut hari ini dia mendatangi Bareskrim untuk mengecek perkembangan laporan tersebut.

Berdasarkan cerita Boyamin, ada kerja sama antara kliennya dengan PT Geo Dipa. Dalam kerjasama itu, kliennya dijanjikan mendapatkan izin atas pengelolaan tambang panas bumi.

Namun kerjasama itu tak berjalan mulus karena Bumigas tak kunjung mendapatkan izin. Pihak Geo Dipa lalu melayangkan gugatan ke pengadilan BANI dengan alasan Bumigas tidak mau melakukan penambangan. 

BANI mengabulkan gugatan dan memutuskan perjanjian kerjasama berakhir. Namun pihak Bumigas melawan balik dan menang di tingkat Mahkamah Agung (MA).

“Bani dikabulkan, artinya perjanjian berakhir. Tapi Bumigas waktu itu banding ke PN minta pembatalan putusan, dikabulkan sampai MA. jadi perjanjian tetap lanjut,” ucap Boyamin.

Selain itu, kata Boyamin Saiman, kehadirannya ke Bareskrim juga menyampaikan agenda lain terkait kerjasama pemanfaatan Gas Bumi Dieng Patuha.

“Selaku kuasa hukum mewakili PT Bumigas yang melaporkan dugaan pemalsuan isi surat yang dibuat oknum pejabat KPK terkait sengketa antara PT Bumigas dan PT Geo Dipa terkait kerjasama pemanfaatan Gas Bumi Dieng Patuha,” terangnya.

Terkait dengan Pahala Nainggolan, Boyamin menceritakan PT Geo Dipa mencoba mengonfirmasi saldo rekening milik perusahaan kliennya dengan melalui bantuan KPK. KPK lalu mengirimkan surat ke PT Geo Dipa dengan menyebut PT Bumigas tak memiliki rekening di Bank HSBC Indonesia.

Surat itu dijadikan bukti untuk menggugat PT Bumigas kembali di BANI. Dan akhirnya BANI mengabulkan gugatan PT Geo Dipa.

“Lalu digugat ke BANI lagi, itu dikabulkan, dengan bukti surat dari Pahala Nainggolan, itu ada kalimat rekening tidak bisa dibuka karena sudah 7 tahun. Ada kalimat berikutnya itu bahwa Bumigas tidak punya rekening yang masih aktif atau sudah ditutup,” ucapnya.

Karena hal itu dianggap merugikan pihaknya, PT Bumigas meminta penjelasan ke HSBC.

“Kami kemudian lacak ke HSBC, jawabannya karena sudah 7 tahun tidak bisa dibuka lagi. Tidak ada kalimat ‘tidak punya rekening’,” pungkas Boyamin.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.