Jakarta, sketsindonews – Kenapa Rizal Ramli (RR) di copot dari jabatan Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya.

Menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, di Jakarta, sabtu (30/7) memaparkan bahwa sejumlah masukan Rizal Ramli terkait roda perekonomian tersebut disampaikan kepada presiden Jokowi, beberapa hari sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Meskipun tidak tertarik mengikuti isu reshuffle kabinet karena ini terlalu elitis dibandingan kenyataan kehidupan rakyat yang semakin melarat, saya tidak menyanggah kemungkinan Rizal Ramli pindah posisi ke Menko Ekonomi. Karena, menurut cerita Rizal Ramli, dalam beberapa hari terakhir Joko Widodo banyak bertanya soal bagaimana mengatasi perekonomian nasional yang kian tidak menentu,” ungkap Adhie Massardi.

“Satu hal Rizal Ramli juga selalu mengatakan agar segala kebijakan tidak salah terutama yang berdampak pada rakyat secara langsung,” jelasnya.

Adhie mengatakan jika dirinya tidak kaget dengan pencopotan Rizal Ramli sebab sejak masuk kabinet memang menjadi gangguan serius bagi mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, demi keuntungan bisnis keluarga dan kroninya.

“Makanya dengan berbagai cara mereka menekan presiden untuk menyingkirkan Rizal dari Istana,” ujar Adhie yang pernah menjabat sebagai Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Namun, yang membuat Adhie kaget adalah sampai detik-detik terakhir menjelang tampil di acara Indonesia Lawyers Club (ILC/TV One) Selasa 26 Juli 2016 lalu, terdengar kabar Rizal Ramli diproyeksikan menempati posisi Menko Ekonomi yang mulanya dijabat Darmin Nasution.

“Sebenarnya saya antara kaget dan tidak kaget ketika malam itu Mas Rizal bilang dirinya diberhentikan sebagai Menko Maritim & Sumber Daya yang diumumkan Presiden Joko Widodo keesokan harinya di Istana Negara, Rabu (27/7),” ujar Adhie yang sejak tahun 2008 berjuang bersama Rizal Ramli di dunia pergerakan untuk menentang kebijakan pemerintahan yang menyimpang dari tujuan proklamasi dan konstitusi (UUD 45).