Jakarta, sketsindonews – Terdakwa H. Tajudin Ius (42) bersama terdakwa Nur Kholik (disidangkan terpisah) diduga memalsukan tandatangan, terancam hukuman 6 tahun penjara. Sidang ini di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu, 3 Februari 2021 yang diketuai majelis hakim Djuyamto.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Astri Rahmayanti dan Ridho Setiawan menyebutkan, akibat perbuatan terdakwa, saksi M Fuadi (Komisaris PT Tubagus Jaya Maritim), serta Dewan Komisaris PT Kesra Mahadana, saksi Iran Saepudin, Emay Humaeroh, dan Dewi Utami mengalami kerugian.

“Berawal di bulan April 2019. Saat itu saksi Toni Darmawan selaku Direktur Keuangan PT Tubagus Jaya Maritim pernah mengajukan pinjaman kredit atas nama perusahaan tersebut ke Bank Danamon, tidak disetujui,” kata JPU Astri Rahmayanti.

Menurut Jaksa, pengajuan Kredit oleh PT Tubagus Jaya Maritim ditolak oleh Bank Danamon karena perusahaan tersebut mengalami masalah BI Cheking dengan tingkat status collektibilitas tiga.

“Dimana ada tunggakan kewajiban membayar cicilan selama empat bulan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) terkait dengan pengajuan sepuluh unit kendaraan dump truck kepada PT ACC, sehingga PT Tubagus Jaya Maritim dinilai tidak layak mendapat pinjaman lagi,” jelas JPU.

Setelah pengajuannya ditolak oleh pihak PT ACC, Nur Kholik kembali mengajukan menggunakan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi pada bulan Juni tahun 2017.

Kemudian, salah satu marketing PT ACC, Fran Tjandera menyerahkan berkas untuk dilengkapi termasuk juga surat persetujuan, Komisaris PT Tubagus Jaya Maritim dan surat persetujuan Dewan Komisaris PT Kesara Mahadana Aksahaya kepada saksi Nur Kholik untuk ditandangani.

Kemudian keesokan harinya berkas tersebut diserahkan kepada PT ACC. Adapun surat persetujuan Komisaris PT Tubagus Jaya Maritim dan surat persetujuan Dewan Komisaris PT. Kesara Mahadana Aksahaya sudah lengkap dan ditandatangani.

Dalam pengajuan tersebut, lanjut JPU, tiba-tiba terdapat surat persetujuan Komisaris PT Tubagus Jaya Maritim atas nama M Fuadi, serta Dewan Komisaris PT Kesra Mahadana Akshaya yaitu M Fuadi, Iran Saepudin, Emay Humaeroh, dan Dewi Utami.

“Akan tetapi Komisaris PT Tubagus Jaya Maritim, serta Komisaris Utama dan para komisaris di PT. Kesra Mahadana Akshaya tidak pernah menandatangani surat persetujuan itu,” kata penuntut umum.

Sementara prosedur yang diberlakukan oleh perusahaan sebagaimana dengan surat akte pendirian perusahaan Pasal 12 huruf a dan b mengatur mengenai persyaratan pihak perusahaan ingin meminjam kepada pihak lain harus dengan persetujuan dewan komisaris.

“Yaitu, ada tunggakan kewajiban membayar cicilan selama empat bulan kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) terkait dengan pengajuan sepuluh unit kendaraan dump truck kepada PT ACC, sehingga PT Tubagus Jaya Maritim dinilai tidak layak mendapat pinjaman lagi,” ujarnya.

Dimana saat pengajuan dump truck tersebut, lanjut penuntut umum, terdapat surat persetujuan Komisaris PT Tubagus Jaya Maritim atas nama M Fuadi, serta Dewan Komisaris PT Kesra Mahadana Akshaya yaitu M Fuadi, Iran Saepudin, Emay Humaeroh, dan Dewi Utami.

“Akan tetapi Komisaris PT Tubagus Jaya Maritim, serta Komisaris Utama dan para komisaris di PT Kesra Mahadana Akshaya tidak pernah menandatangani surat persetujuan itu,” kata penuntut umum.

Sementara prosedur yang diberlakukan oleh perusahaan sebagaimana dengan surat akte pendirian perusahaan Pasal 12 huruf a dan b mengatur mengenai bila pihak perusahaan ingin meminjam kepada pihak lain harus dengan persetujuan dewan komisaris.

Penuntut umum juga menyebut bahwa pada saat terdakwa mengajukan pembelian sepuluh unit kendaraan dump truck ke PT ACC menggunakan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi pengajuan yang dilakukan sekitar Juni 2017.

“Waktu itu administrasinya diserahkan di kantor PT. Tubagus Jaya Maritim. Sedangkan untuk mobil tersebut turun dari leasing sekitar bulan Juni akhir 2017. Kemudian saksi Nur Kholik melengkapi administrasi dan ditandatangani terdakwa selaku direktur perusahaan,” terangnya.

Atas kejadian tersebut, perbuatan terdakwa diancam pidana dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

(Simon)