Jakarta, sketsindonews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemerintah Joko Widodo atau Jokowi bekerja keras untuk membawa kesuksesan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan penerimaan pajak Rp 165 triliun. ‎Perjuanganpun harus dilakukan pemerintah untuk menanggapi perkara gugatan uji materi Undang-undang (UU) Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, pemerintah bersama OJK terus berkeliling menggelar sosialisasi tax amnesty  ke seluruh Indonesia, dan membuka unit pelayanan hingga luar negeri, seperti Hong Kong, Inggris, serta Singapura.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pemerintahan Dr. Hilmi Ibrahim saat di hubungi Sketsindonews, pada hari sabtu (23/7) mengatakan, Semangat awal pemerintah untuk mendorong pengesahan UU Tax Amnesty, agar dana yang diparkir diluar negeri utamanya bisa masuk ke Indonesia sekaligus bisa membantu pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran berjalan.

“Namun dalam perkembangannya seolah-olah yg menjadi prioritas adalah pengusaha Domestik termasuk UMKM,” ujarnya.

Hilmi Ibrahim sekaligus Dosen Unas Jakarta turut prihatin jikalau bidikanya untuk dalam Negeri saja, tidak perlu dengan UU cukup setingkat Kepmenkeu atau semacam sunset policy.

“Pemerintah secara berkala perlu menyampaikan reporting ke publik dampak pemberlakuan UU Amnesty terhadap uang masuk yg diparkir di LN, bukan dana asing yg masuk seperti yg selalu disampaikan beberapa hari yg lalu,” harapnya.

“Jangan penafsiran ini menjadi pemberlakuan diskriminatif bagi pengusaha lokal dan Usaha UMKM,” pungkas Hilmi. (nan)