Home / Berita / Dugaan Kasus Korupsi Pembelian Helikopter, GACD: Panglima TNI Harus Tanggung Jawab
Helikopter AW-101 (Sumber: kumparan)

Dugaan Kasus Korupsi Pembelian Helikopter, GACD: Panglima TNI Harus Tanggung Jawab

Jakarta, sketsindonews – Direktur Eksekutif Govermaint Again Coruption and Discrimination (GACD) Andar Situmorang mengatakan bahwa Panglima TNI harus bertanggung jawab.

Hal tersebut diutarakan terkait dugaan kasus korupsi pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 yang menurut perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar.

“Seharusnya Panglima TNI Gatot Nurmantyo orang yang paling bertanggung jawab dan bersikap ksatria. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI menyebutkan jika Panglima TNI adalah Perwira tertinggi yang memimpin TNI. Klausul itu ada dalam pasal 1 butir 10 UU dimaksud,” kata Andar Situmorang di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, bahwa dalam Bab VIII Soal Pembiayaan pasal 66-69 dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 itu juga menyebutkan pada prinsipnya, dukungan anggaran TNI dalam tanggung jawab Panglima TNI.

“Panglima TNI mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan yang berasal dari dana APBN. Lantas Menteri Pertahanan meminta persetujuan ke DPR. Jadi mustahil jika Panglima TNI tidak mengetahui dugaan korupsi helikopter AgustaWestland (AW) 101 itu,” ujarnya.

Lebih jauh, Andar mengingatkan agar KPK dan TNI tidak ikut dalam permainan politik di negara ini. Sehingga KPK akan jauh dari inetrvensi politik manapun. “TNI pun jangan juga berpolitik.”

Andar mengatakan, “Biarkan KPK bekerja secara maksimal jauh dari intervensi manapun,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada Jum’at (26/5/2017) Ketua KPK Agus Rahardjo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto menggelar jumpa pers di Gedung KPK Jakarta.

Gatot Nurmantyo, mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam kasus pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Ketiga tersangka diduga menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara yakni Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang berperan menyalurkan dana pada pihak tertentu.

Untuk itu, Andar meminta KPK agar menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang pernah dilaporankannya beberapa tahun lalu.

“Kami LSM GACD mempertanyakan status hukum penyelidikan dugaan korupsi KTP senilai Rp 2,9 triliuan, korupsi pengadaan baju hansip di Depdagri sebesar Rp520 Miliar, pengadaan gerbong kereta api oleh Hatta Radjasa senilai Rp750 Miliar dan dugaan korupsi Mendikbud Anies Baswedan senilai Rp146 Miliar yang sudah kami laporkan ke KPK,” pungkas Andar.

Selain itu, Andar juga menyarankan KPK jangan berpolitik praktis dengan Panglima TNI yang buang badan atau tanggung jawabnya. Terkesan semangat 45 tumbalkan mantan Kasau TNI AU, Agus Supriatna yang notabene salah kaprah melawan hukum.

UU TNI No 34 thn 2005, pasal 1 butir 10. pasal 15 pasal 66 pada prinsipnya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran TNI dan anggaran operasi militer adalah Panglima TNI dan Mentri Pertahanan. Dari dana APBN di ACC oleh DPR dan pasal 69 ,pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran TNI dilakukan oleh BPK RI. (*)

Check Also

Fantastic”, Utan Panjang Bentangkan Spanduk Terpanjang 600 M, Fiture Kemerdekaan ke – 73 dan Asian Games 2018″

Jakarta, sketsindonews – Warga Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran sungguh luar biasa  dalam menyambut Hari …

Watch Dragon ball super