Home / Berita / Esra K. Sembiring: Segera Tuntaskan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme

Esra K. Sembiring: Segera Tuntaskan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme

Jakarta, sketsindonews – Pengamat Integrasi Nasional Indonesia Kolonel Esra K. Sembiring sangat menyayangkan terulangnya aksi bom teroris yang menyasar gereja dan serangan ke Mabes Polri pada Rabu 31 Maret 2021.

Menurutnya, tidak ada satu alasan apapun yang dapat dijadikan dasar pembenaran aksi teroris seperti ini. Tindakan tegas aparat sudah merupakan tindakan yang paling tepat. Aksi teroris tidak boleh diremehkan, karena contoh kehancuran yang diakibatkannya sangat besar seperti pada aksi teror bom bali 1 maupun bom bali 2 atau bom gereja, bom di hotel Marriot, penusukan Menko Polhukam Wiranto atau sederet aksi teror bom bunuh diri lainnya yang meninggalkan catatan sejarah kelam bagi kerukunan bangsa ini. Pernyataan tegas ini disampaikan sembiring menanggapi pendapat sebagian tokoh yang terkesan tidak menyetujui tindakan tegas aparat dalam mengatasi aksi teroris.

“Sangat susah membayangkan kejadian apa yang akan terjadi bila oknum terduga teroris yang sudah nyata-nyata berniat bunuh diri dan menghancurkan manusia lainnya hanya dilumpuhkan saja. Cukuplah hanya ditembak pada kaki nya saja. Tapi apakah ada yang berani menjamin bahwa oknum teroris tersebut pasti tidak ada membawa bom yang dilekatkan ditubuhnya ? atau seperti contoh aksi teroris sebelumnya yang menggunakan bom mobil dan hanya tinggal menarik tombol pemicu nya saja ?!. Tentu lain ending ceritanya pada penggerebekan lokasi penemuan bom di condet. Pelakunya cukup diamankan saja, tidak perlu sampai dieksekusi. Dalam SOP pilihan aksi penindakan, selalu harus diperhitungkan situasi kondisi terjeleknya. Apabila teroris tersebut tidak segera dilumpuhkan dan dikhawatirkan akan membahayakan nyawa manusia yang lainnya, maka pilihannya haruslah yang mengakibatkan jumlah korban yang miminal”. lanjut sembiring.

Tindakan tegas pada ancaman yang sudah nyata jelas didepan mata ( teroris yang mengacungkan senjata atau membawa bom) haruslah dipilih untuk menghindari korban jiwa aparat atau masyarakat umum yang lebih besar.

Ia menegaskan, tidak ada satu alasan pembenaran apapun yang dapat dipakai seorang individu untuk menghilangkan nyawa atau juga menghancurkan rumah ibadah umat beragama apapun yang diakui di Indonesia. Karena itu sebagai negara hukum, pemerintah harus didukung untuk bertindak tegas dan keras kepada siapapun yang merusak aturan tata negara di bumi persada nusantara Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini.

“Jangan menyebarkan opini yang salah sehingga membuat aparat menjadi ragu dalam bertindak,” tegasnya.

Sembiring menyampaikan keprihatinan dan keheranannya bila teroris yang sudah jelas berniat sekalian bunuh diri malah justru dibela, sementara warga negara yang sedang beribadah dan menjadi korbannya dianggap lumrah sebagai resiko yang biasa saja. Apakah ada tokoh yang gagal paham atau memang terjadi kontaminasi menyikapi aksi teroris ini ?. Bila demikian maka pantas saja bila nyata sulit meredam benih radikalisme ini. Harusnya semua tokoh agama maupun tokoh masyarakat satu kata dalam mencegah pengaruh buruk ideologi asing atau paham radikal yang saat ini ditengarai sedang mencari lokasi bagi “negara” baru nya.

Bisa dilihat berapa banyak tokoh yang masih ragu-ragu bahkan tidak mau berkomentar apalagi mengutuk aksi teror bom gereja maupun serangan teroris ke Mabes Polri ,” tegasnya. Mantan Ketua Senat UGM ini sangat menyayangkan mengapa mudah sekali seolah-olah memaklumi aksi teroris dengan alasan sekedar salah asuhan atau keliru dalam memahami ajaran saja. Padahal aksi teror nya selalu berulang dan korbannya sudah terlalu sangat banyak.

Karena kondisi nyata yang seperti itu menurutnya, negara lah yang harus dominan dan aktif. Bila memang fakta ancaman teroris sudah nyata dan besar, maka semua potensi negara harus dimaksimalkan keterlibatannya. Sudah saatnya TNI juga harus dilibatkan akrif dalam menangani terorisme. Namun apakah semua stakeholder negara ini sudah sepaham ?!.
Faktanya hingga hari ini Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme masih alot pembahasannya di DPR. Menurut hitungan waktu sudah terlalu bertele-tele diskusi dan kekhawatiran yang absurd yang dijadikan sebagai obstacle dalam menyetujuinya.

Sembiring mempertanyakan, apakah mungkin juga ada pihak yang diuntungkan bila aksi terorisme di Indonesia ini tidak bisa rampung dituntaskan.

“Harusnya semua cepat dan mudah sepakat, bila tujuannya untuk menjaga keutuhan NKRI. Persoalan antisipasi agar tidak terjadi overlapping dan penyimpangan implementasinya dilapangan harus juga segera disusun dan diputuskan di DPR. Jangan ditunda lagi,” tegas sembiring.

(Eky)

Check Also

Tanggapan PWI Pusat Terkait Uji Materi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Jakarta, sketsindonews – Sebagai konsituen Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berpendapat bahwa Para Pemohon …

Watch Dragon ball super