Home / Berita / Nasional / Exorbitante Rechten dan Ancaman Kriminilisasi

Exorbitante Rechten dan Ancaman Kriminilisasi

Jakarta, sketsindonews – Susanto Tirtoprodjo, dalam bukunya ‘Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia’ (1968: 49-50) memasukkan exorbitante rechten sebagai alat senjata untuk menindas pergerakan nasional.

Ini adalah hak atau kekuasaan Gubernur Jenderal untuk melakukan tindakan kepada para pejuang yang dianggap menghalangi upaya Belanda menjajah Indonesia. Ada tiga bentuk Exorbitante Rechten yang disebut Mr Susanto, yakni Externering, Internering, dan Verbanning.

Externering adalah tindakan mengusir seseorang dari seluruh wilayah Hindia Belanda.  Internering adalah menunjuk suatu tempat yang harus didiami seseorang dan tidak boleh meninggalkan tempat itu tanda izin.

Sedangkan verbannning berarti melarang seseorang untuk berdiam di salah satu daerah. Ia boleh berdiam di daerah lain, sebaliknya terlarang untuk masuk daerah tertentu yang sudah ditetapkan.

Selain ketiga bentuk exorbitante rechten tadi, urai Susanto (1968-46), Pemerintah Hindia Belanda juga melarang pegawai pemerintah (ambtenaar) mengeluarkan pikirannya baik lisan maupun tulisan yang merongrong kekuasaan.

Kebijakan yang disebut Muilkorf-Circulaire (Sirkuler – Pemberangusan) ini bertujuan menghambat gejolak perjuangan nasional.

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda menerapkan internering, externering, dan verbanning sering diterapkan setelah munculnya organisasi bumiputera yang bersifat politik. Terbitnya Staatblad Tahun 1919 No. 27 juncto  No. 561 membuka ruang bagi penduduk bumiputera di Hindia Belanda.

Pertama, hak penduduk mengadakan perkumpulan dan rapat. Kedua, pelaksanaan hak itu adalah untuk kepentingan umum dan ada pembatasan melalui peraturan perundang-undangan. Nalenan dalam buku biografi Iskaq Tjokrohadisuryjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng (1982: 46) menulis bahwa dengan adanya kelonggaran berpolitik dan mengadakan rapat, rakyat Indonesia yang ketika itu sudah terorganisasi, berusaha menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Rapat umum dan pemogokan dilakukan berkali-kali sehingga memusingkan pemerintah Hindia Belanda.

Seperti ditulis Nalenan, Dirk Fock yang ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda berusaha menghadapi aksi-aksi pemogokan dan aksi politik para pejuang nasional menggunakan exorbitante rechten, yaitu mengambil tindakan-tindakan tegas melalui: tidak boleh tinggal di wilayah Indonesia (externering), tidak boleh tinggal di daerah tertentu dalam wilayah Indonesia (verbanning), dan menunjuk suatu daerah tertentu untuk dijadikan tempat tinggal (internering).

“Dengan hadirnya ketentuan perundangan yang begitu banyak, ditambah hak Gubernur Jenderal untuk mengadakan externering, internering, dan verbanding, maka lengkaplah sudah alasan dari Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan,” tulis R. Nalenan (1982: 46-47).

Dasar hukum rezim pemerintah kolonial Belanda waktu itu membuang para pemberontak 1926 ke Digoel (rimba terpencil di Papua) dimana ada hak istimewa dari gubenur jenderal yang namanya Exorbitante Rechten. Siapa saja yang ditunjuk oleh gubernur jenderal sebagai orang yang mengancam keamanan dan ketertiban, atau rust en orde, dari pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh tinggal di Hindia Belanda atau ditunjukkan tempat di mana dia harus tinggal. Itu dasar hukumnya Digoel didirikan.

Sebelum Pemberontakan 1926 sudah ada beberapa tokoh yang dibuang. Samin Sorontiko, misalnya, dibuang ke Sumatera Barat tahun 1907. Lalu dr Tjipto, Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dibuang ke Belanda tahun 1913. Haji Misbach dibuang ke Manokwari tahun 1924, tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan lain-lain juga dibuang pada awal tahun 1920-an. Setelah pemberontakan 1926 itu ada begitu banyak orang yang dibuang ke suatu tempat yang sama. Dan ide membuang itu keluarnya begitu cepat.

Pemberontakan terjadi 12 November, tanggal 18 November sidang pertama Dewan Hindia, tanggal 19 November sidang kedua. Saat itu diputuskan untuk membuat kamp Digoel. Dengan begitu hanya seminggu setelah pemberontakan sudah diputuskan untuk membuat kamp Digoel.

Ide itu muncul dan dengan proses yang begitu cepat, patut untuk memperhetikan beberapa hal penting. Pertama, idenya sudah ada sebelum pemberontakan. Ide ini pertama kali diungkapkan Schrieke. Daialah yang megusulkan supaya ada tempat khusus didirikan sebagai tempat pembuangan.  

Karena orang-orang macam ini, terutama orang komunis waktu itu, mereka kerjanya keluar masuk penjara. Kalau melanggar hukum mereka ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara selama satu atau satu setengah tahun, lalu dimasukkan lagi ke penjara.

Menurut Schrieke ini kasihan. Lebih baik ditunjukkan tempat di mana mereka bisa mendapat kehidupan yang tentram, tidak diganggu oleh mimpi-mimpi untuk merdeka atau untuk mendirikan masyarakat komunis. Jadi, ide itu sudah ada pada tahun 1925, tapi tetap dipertahankan sebagai ide saja. Sekonyong-konyong, waktu pemberontakan terjadi, ide itu dijalankan.

Dalam konteks yang lebih besar, perlu diperhatikan satu fakta bahwa Belanda adalah kekuatan kolonial yang minor. Bukan yang nomor satu,  tetapi nomor tiga, setelah Inggris dan Perancis. Koloni yang mereka punya dan berarti, adalah Hindia Belanda. Lain dari Inggris.

Karena Inggris punya koloni di Afrika, Australia, India, dan di banyak tempat lagi. Kalau umpamanya ada orang di Birma yang jadi nakal dan harus dibuang, mereka bisa ditempatkan umpamanya ke Sri Lanka atau ke Afrika.

Tapi karena di Hindia Belanda tidak ada tempat lain, kemana orang-orang macam ini bisa dibuang. Jadi, pejabat tinggi Hindia Belanda pada tahun 1926 menyimpulkan bahwa lebih baik mendirikan satu tempat di Hindia-Belanda, dimana lebih dari seribu orang bisa dibuang.

10 Januari 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu, ketika A.H.J Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap Westerling. Saat itu Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes, jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember 1949.

Penulis :
Almahesa Putra

Check Also

Habib Syakur Duga Malang Halal City Prototipe Negara Khilafah

Jakarta, sketsindonews – Ulama asal Kota Malang, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengaku kecewa …

Watch Dragon ball super