Home / Berita / Gugatan Warga Terhadap Presiden Akan di Teruskan melalui mediasi

Gugatan Warga Terhadap Presiden Akan di Teruskan melalui mediasi

Kalimantan, sketsindonews – Sidang gugatan warga negara (citizen law suit), yang diajukan Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalteng atas kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta bencana asap yang terjadi 2015 lalu, di Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, selasa (04/10) menghasilkan kesepakatan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan melalui cara mediasi.

BacaWarga Kalimantan Gugat Presiden Di Pengadilan Negeri Palangkaraya

Mediasi tersebut merujuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, yakni mediasi pengadilan atau majelis hakim menunjuk salah seorang hakim sebagai mediator.

Dalam sidang yang tidak dihadiri oleh kuasa atau pihak yang mewakili Presiden RI Joko Widodo tersebut terlihat dipimpin oleh Hakim ketua Kaswanto dan didampingi dua Hakim Anggota Andi Hendrawan dan Agus Maksum Mulyohadi. Namun semua pihak baik penggugat maupun kuasa masing-masing tergugat sepakat sidang tetap dilanjutkan, serta sepakat hakim mediator PN Palangka Raya adalah Etri Widayati.

Kuasa dari GAAs selaku penggugat, Riesqi Rahmadiansyah, kepada sejumlah awak media usai persidangan menjelaskan, pihaknya memilih mediator dari pengadilan, karena menginginkan mediator yang netral. Sehingga, pihaknya bisa memonitor setiap proses mediasi yang akan dilaksanakan, serta mengetahui rekam jejak dari hakim mediator itu sendiri.

“Ini bukan perkara biasa, ini adalah perkara publik, yang mengutamakan kepentingan publik. Kami juga dalam mediasi tersebut, mengupayakan agar para tergugat setidaknya menuruti apa yang menjadi kemauan masyarakat. Intinya, kami tidak meminta ganti rugi apa-apa, tetapi kami meminta dibuatkan semacam peraturan sehingga kabut asap tidak lagi terulang di kemudian hari,” ungkapnya, selasa (04/9).

Memang menurutnya, idealnya yang memimpin sidang adalah Ketua PN. Namun, Ketua PN Parlas Nababan pernah ada masalah terkait kasus hutan juga, serta saat ini sedang dalam keadaan nonpalu.

Selain itu, konsep gugatan warga negara jarang sekali digunakan, dan di Kalimantan baru kali ini dilakukan. (*)

Check Also

Pemerintah Daerah Perlu Meningkatkan Pengawasan Limbah Industri

Opini, sketsindonews – Melihat dan membaca berbagai fenomena pencemaran lingkungan oleh suatu pabrik atau industri, …

Watch Dragon ball super