Puncak penyelenggaraan ibadah haji 2024 telah usai. Secara umum, pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik. Sejumlah inovasi penyelenggaraan ibadah haji dapat meminimalisasi risiko dalam penyelenggaraan haji. Di sisi lain, catatan evaluatif harus dibaca sebagai ikhtiar untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di waktu mendatang. Ke depan dibutuhkan terobosan baru untuk meminimalkan risiko.
Guru besar UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mencatat sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 menjadi ikhtiar pemerintah Indonesia untuk meminimalisasi risiko atas penyelenggaraan ibadah haji, khususnya bagi jemaah yang masuk kategori rentan. “Kebijakan murur saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), keberadaan aplikasi kawal haji dan aplikasi fast track merupakan terobosan yang muncul sebagai respons atas persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya,” kata Tholabi di sela-sela kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 di Mekah, Rabu (19/6/24).
Wakil Rektor UIN Jakarta ini mencontohkan kebijakan murur berupa pendorongan sebagian jemaah langsung dari Arafah ke Mina, terutama bagi jemaah lansia, risiko tinggi, dan difabel, tanpa melakukan mabit atau berdiam diri di area Muzdalifah merupakan terobosan yang progresif.
“Langkah Kementerian Agama ini sudah tepat dan memenuhi asas perlindungan terhadap Jemaah. Ini kebijakan yang out of the box,” tegas Tholabi.
