Home / Berita / Surati KPK, Andar GACD: Hentikan Penyidikan Perkara Tipikor Hely AW 101

Surati KPK, Andar GACD: Hentikan Penyidikan Perkara Tipikor Hely AW 101

Jakarta, sketsindonews – Pratisi Hukum yang juga Direktur Eksekutif Government Against Corruption & Discrimination (GACD), Andar M Situmorang, Senin (29/1) surati Pimpinan KPK RI, Panglima TNI, serta Komandan Polisi Militer TNI terkait Kepastian Hukum Perkara Tipikor Helicopter Augusta Westland 101.

[caption id="attachment_21008" align="aligncenter" width="204"] Surat jawaban dari KPK. (Dok. Pribadi/ Andar M Situmorang)[/caption]

“Menindak lanjuti surat permohonan kami dan surat tanggapan KPK dan Danpom TNI, bersama ini kami sampaikan demi kepastian hukum agar dihentikan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi Helicopter Augusta Westland (AW 101) atau diadili cepat tersangka dari Sektor Swasta IKS, terkait penanganan perkara yang tumpang tindih hingga cacat hukum,” ujarnya dalam surat yang juga dikirimkan ke redaksi, Senin (29/1).

[caption id="attachment_21009" align="aligncenter" width="218"] Surat jawaban dari KPK. (Dok. Pribadi/ Andar M Situmorang)[/caption]

Hal tersebut diuraikan dalam 5 point, sebagai berikut:

  1. Mengingat pihak KPK dan PM TNI belum menjawab 5 (lima) butir pertanyaan surat kami tertanggal 12 Juni 2017 Nomor: 12/GACD/VI/2017, sebaliknya surat KPK tertanggal 18 dan 24 Juli 2017 No. B-42351/56/07/2017 hanya menjelaskan terkait penanganan perkara sebagai berikut : Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) meminta bantuan KPK untuk menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan helicopter Augusta Westland (AW 101) di SEKTOR SWASTA (diduga KPK bagi-bagi sector; Sampai dengan tanggal surat ini dibuat, KPK telah menetapkan 1 (orang) tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan helikopter AW 101 dengan inisial nama IKS.
  2. Mengingat pada tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sprin Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 KPK meminta kepada Bank BNI untuk memblokir rekening Bank BNI no. rekening 049 654 8213 a/n PT. Diratama Jaya Mandiri sejumlah Rp139 M hasil pembayaran pembelian heli Agusta Westland (AW-101)
  3. Mengingat pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/06/2017 atas tersangka korupsi pengadaan Helly AW-101 atas nama IRFAN KURNIA SALEH Dirut PT. Diratama Jaya Mandiri
  4. Mengingat pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.03/A.25/2017 tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alutsista Helly AW-101 di Mabes TNI AU dilakukan Tersangka Marsma TNI AU FACHRI ADAMI selaku PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dan menetapkan menjadi Tersangka SUPRIANTO BASUKI Marskal Muda TNI
  5. Mengingat pada tanggal 23 Mei 2017 Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.04/A.25/2017 dugaan turut membantu tindak korupsi pengadaan Helly AW-101 Tersangka Letkol Adm Wisnu Wicaksono.

“Demikian kami sampaikan permohonan ini untuk bahan pemeriksaan terlampir bukti-bukti petunjuk surat terkait cacat hukum perkara korupsi helicopter AW 101, terima kasih,” tutupnya dalam surat yang juga dikirimkan kepada, Ketua DPR RI, serta Para Tersangka dan Saksi perkara.

(Eky)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super