Pamekasan, sketsindonews – Status icon pendidikan di Pamekasan, Jawa Timur, terkesan masih lamban, hal ini tampak pada kondisi pengetahuan masyarakat terutama buta aksara masih melambung tinggi. Seperti yang di suarakan langsung oleh aksi puluhan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Pamekasan, di Jl. Kabupaten No. 107, Pamekasan, Kamis (8/9/2016).

Dalam tuntutatannya, mempertanyakan Kabupaten Pamekasan sebagai satu-satunya kota pendidikan di pulau Madura, namun gelar tersebut masih menuai ketimpangan sosial tidak sejalan dengan julukan kota pendidikan.

Meski pemerintah terus mengawal dan berupaya untuk memberantas buta aksara baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Namun hasilnya belum tampak di masyarakat.

Chairul Umum koordinator aksi menjelaskan angka buta aksara pamekasan masuk rangking 13 dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur.

“Kita ketahui bersama bahwa buta aksara di kabupaten pamekasan masih tinggi, kalau kita sebut di jawa timur masih berada di rangking 13, kabupaten pamekasan sebagai kota penididikan sepertinya tidak selaras dengan out-put yang disandangnya itu sendiri,” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan data dari Disdik Kabupaten Pamekasan, data penyandang buta aksara pada tahun 2013 sebesar 39. 136, tahun 2014 sebesar 33.326, tahun 2015 sebesar 27.366, dan tahun 2016 sebesar 20.266.

“Artinya data penyandangbuta aksara di Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, terus apakah tren positif di data tersebut sesuai dengan realitas, semoga tidak?,” pertanyaannya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, di bantu Plt Kadisdik, Prama Jaya, pihaknya akan berupaya melakukan sinergitas dengan DPRD untuk menguranggi indikator angka pencapaian buta aksara di Pamekasan.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk memberantas buta aksara juga dibutuhkan dorongan semangat berpendidikan masyarakat, karena berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, dari banyaknya populasi masyarakat di daerah itu, jika hanya tinggal 5% masyarakat buta aksara maka bisa di katakan maju pendidikan di daerah tersebut.

“Indikatornya misalkan, jika ada 5 ribu masyarakat pamekasan, kemudian hanya 5% masyarakat buta aksara, maka Pendidikan di Pamekasan bisa dikatakan maju berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan,” jelas Prama.

Dari itu, lanjut Prama, dibutuhkan kekompakan masyarakat khususnya teman-teman mahasiswa, jika benar-benar ada untuk mengawal masyarakat buta aksara diberi tau kepada pihak Disdik. (Nurus)