Home / Berita / Indikasi Kebohongan Dan Kesamaan Marga Dalam Kasus Ijazah Palsu
Pendamping Korban Ijazah Palsu, Yus Selly. (Dok. sketsindonews.com)

Indikasi Kebohongan Dan Kesamaan Marga Dalam Kasus Ijazah Palsu

Jakarta, sketsindonews – Perwakilan korban ijazah palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) pertanyakan status terdakwa ijazah palsu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Kamis (12/4).

Usai pertemuan tersebut, perwakilan korban, Yus Selly mengungkapkan bahwa sempat terjadi selisih paham, karena pihak Kejati mengatakan hanya satu orang saja yang diperbolehkan masuk.

Sementara dipaparkan Yus, ada sekitar 20 orang yang merupakan perwakilan korban, keluarga korban, dan organisasi pendamping seperti Formasi dan Barisan Merah Putih yang ingin bertatap muka langsung dengan Kepala Kejati.

“Kami ini warga Negara Indonesia, kami datang kesini karena menemukan temuan-temuan mencurigakan yang kami mau sampaikan, terkait dengan mengapa orang ini pada waktu ditahan hanya 5 hari, ada apa?,” ujarnya, mengulangi perkataannya saat terjadi perdebatan.

Yus juga meminta agar tidak memperlakukan pihaknya yang sebagian besar dari Indonesia Timur seperti warga kelas satu atau kelas dua di Republik Indonesia ini. “Akhirnya bisa 3 orang, dan bertemu dengan Wakil Kepala Kejati (Wakajati), karena Kepala Kejati sedang berada di Bali” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Yus bersama dua perwakilan lain juga menyampaikan alasan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kajari Jaktim) yang mengatakan bahwa perubahan status terdakwa dari tahanan rutan menjadi tahanan kota itu merupakan permintaan dari salah satu anggota DPRD Luwu, Sulawesi Selatan.

Dengan alasan bahwa terdakwa diundang ke acara Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), sidang majelis pekerja lengkap PGI di Palopo itu diundang sebagai penceramah.

“Lalu saya jelaskan bahwa itu bohong
Karena kami sama-sama GKSI, gereja yang sedang mengalami konflik dan ada dua kubu, status keanggotaan kami di PGI itu saja sekarang tidak jelas,” ungkapnya. Dia menambahkan, “Kami di undang kesana itu bukan sebagai anggota tapi kami di undang sebagai peninjau, boro-boro mau jadi penceramah disana, siapa dia, jadi semua kebohongan.”

Lebih jauh, Yus juga menyampaikan terkait kesamaan marga antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Rosmalida Sinaga dengan orang tua terdakwa Ernawati Simbolon. “Ibunyakan Sinaga, kami mencurigai ada apa-apa, sehingga staf Kejati Rosmalida Sinaga ini harus dimintai keterangan, dan kalau benar dugaan kami maka ini harus diganti,” katanya.

Terkait respon Wakajati, Yus mengungkapkan bahwa pengaduan mereka akan segera ditindaklanjuti. “Yang jelas di respon dan segera di tindak lanjuti,” ujarnya.

Hal lain yang juga disampaikan, Kata Yus adalah terkait kinerja JPU dari Kejari Jaktim, yang menjadi perwakilan JPU Kejati yakni Asnawi yang telah bekerja dengan sangat maksimal.

“Semua bikin kami sedih, bikin korban sedih, menangis, tetapi kita sedikit terhibur dari kerja JPU. Olehkarena itu kami sangat menghormati Kejaksaan, kami sangat menghormati JPU, kami minta agar orang seperti Asnawi ini tolong dijaga supaya dia bisa bekerja dengan baik saya bilang begitu,” tandasnya.

(Eky)

Check Also

Nurhasan Inisiasi Konflik Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban Menjadi Prioritas Nasional

Subang, sketsindonews – Rombongan kunjungan kerja spesifik dari komisi V DPR RI, didampingi oleh kementerian perhubungan, kementerian PU, dirjen perhubungan laut, dan lainnya sampai di Pelabuhan Patimban, Subang, Jumat (22/9), kedatangan mereka disambut langsung oleh PLT Bupati Subang.

Tujuan kunjungan spesifik ini yaitu memastikan berjalannya segala perangkat dalam pembangunan pelabuhan Patimban. Pelabuhan ini diharapkan dapat memberi support pada pelabuhan Tanjung Priok.

Kunjungan ini diinisiasi oleh anggota DPR RI di dapil tersebut, yaitu Nurhasan Zaidi. Ia menyebutkan pembangunan ini berpotensi meningkatkan perekonomian jangka panjang masyarakat Subang.

“Jelas meningkatkan ekonomi, namun hal penting dan tujuan saya pribadi datang kesini yaitu untuk menyelesaikan konflik pembebasan lahan,” ujarnya.

Masyarakat mengeluhkan harga pembebasan lahan yang kurang layak. “Saya anak petani disini merasa harga yang diajukan sangat murah,” kata salah satu warga.

Nurhasan menyepakati dan menanggapi bahwa harga Rp. 300 ribu itu tidak pantas ditukar dengan lahan disini yang sangat subur.

“Kami sepakat dengan modernitas, namun masyarakat harus tetap jadi prioritas, insya Allah kami akan perjuangkan sekuat tenaga” tambah politisi PKS ini.

Hasil dari kunjungan ini akan dibawa pada pembahasan terakhir di DPR, sebagai keputusan final. “Kunjungan ini saya inisiasi dan semoga masyarakat melihat keseriusan kami yang ingin menyelesaikanya,” tambah Nurhasan.

“Kami mengubah jadwal yang sebelumnya ke Lombok menjadi ke Patimban karena kami sudah jadikan ini sebagai prioritas nasional,” tutup Nurhasan.

(Red)

Terkait

Watch Dragon ball super