Home / Artikel / Isu Krusial UU Pemilu Bisa Voting, Hasil RUU Pansus

Isu Krusial UU Pemilu Bisa Voting, Hasil RUU Pansus

Jakarta, sketsindonews – Pemerintah tak berkenan mengalah terkait presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) pada pembahasan revisi UU Pemilu. Rencananya Pemerintah  mengancam menarik diri dari pembahasan tersebut.

PKS mengaku siap berkompromi dengan pemerintah dengan presidential threshold 20 persen seperti keinginan pemerintah.

“Secara prinsip PKS siap mau 20 persen, siap 0 persen, siap 4 persen. Kita siap saja, karenanya kita harap dan kalau ada opsi molor semoga opsi molor itu bukan untuk pemerintah mutung lagi, tapi itu upaya agar sebuah kesepakatan bisa menerapkan ke KPU agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (16/6) yang lalu dilansir detik.

Hidayat menyarankan setiap parpol kembali melakukan lobi supaya keputusan diperoleh secara mufakat. Sebab, hari Senin (19/6) Pansus RUU Pemilu akan mengambil keputusan sejumlah isu krusial.

“Saya menyarankan seluruh mereka ada Sabtu, Minggu sampai Senin bisa dilakukan lobi-lobi, jadi Senin bisa ada keputusan bersama.

Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting akan jadi hal yang biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan UU yang juga tetap baik,” imbuh Hidayat.

Wakil ketua MPR ini menyayangkan ancaman pemerintah yang akan menarik diri jika isu krusial RUU Pemilu divoting pada hari Senin depan. Opsi Pemilu serentak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dinilai bukan langkah bijak.

“Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri itu, itu pasti akan kontraproduktif dan justru akan menampilkan posisi pemerintah yang tidak bagus di masyarakat yang menginginkan RUU tentang Pemilu itu segera diselesaikan. Ketika pemerintah sikapnya seperti ini, justru mewujudkan bahwa bukan DPR yang menghambat,” tutur Hidayat.

“Kalau pemerintah menarik diri akan muncul kekosongan hukum, mau pakai apa Pemilu 2019 yang serentak itu dengan waktu yang sangat mepet? KPU juga sudah teriak-teriak untuk serta diselesaikan karena mereka juga harus mempersiapkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo berharap DPR mau mengalah untuk isu ambang batas capres. Sebab, pada isu lain, menurutnya, pemerintah sudah mengalah terhadap DPR.

“Pemerintah banyak mengalah pada poin-poin yang lain, maka saya juga mohon teman-teman fraksi di pansus ya ngalah juga dong soal menemukan titik temu,” pinta Tjahjo, Kamis (15/6).

Ada pun sejumlah isu krusial yang belum diketuk yaitu sistem Pemilu, presidential threshold,parliamentary threshold, district magnitude, dan metode konversi suara.

 

redaksi

Check Also

Peluru Nyasar “Latihan Nembak” Nyaris Mengenai Staff Ahli Anggota DPR RI

Jakarta, sketsindonews – Peristiwa peluru nyasar ke Gedung DPR diruang Wenny Warouw Anggota Komisi III …

Watch Dragon ball super