Jampidsus Adi Toegarisman Membantah Menerbitkan SP3

Jakarta, sketsindonews – Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus (Jampidsus) Dr Adi Toegarisman membantah kabar pihak telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan alias SP3. Terkait penanganan dugaan korupsi perkara proyek pemecah ombak di Desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara senilai Rp8,8 miliar.

“Mana mungkin kami menerbitkan SP tiga. Mungkin pengadilan yang keliru dalam amar putusannya,” katanya di Kompleks Kejaksaan Agung, Rabu (15/01/20) siang.

Ia pun meminta bukti salinan putusan yang menyebutkan kejaksaan telah menerbitkan surat “ajaib” tersebut.
“Mana buktinya? tanya mantan Kajati DKI kepada sketsindonews.com

Untuk diketahui Kejaksaan Agung RI dibawah kepemimpinan HM Prasertyo kala itu, ternyata diam-diam telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dugaan korupsi proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara.

Hal tersebut tersingkap dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 4/Pra.Pid/2019/PN.Mnd tanggal 8 April 2019 antara Rolly Wenas sebagai Pemohon melawan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia CqJaksa Agung RI sebagai Termohon I Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai Termohon II.

Dalam putusan yang dibacakan hakim tunggal Imanuel Barru pada Senin 8 April 2019, disebutkan “Menyatakan secara hukum Termohon 1 dan Termohon 2 telah melakukan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah secara diam-diam dan melawan hukum karena tidak diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Minahasa Utara tahun anggaran 2016. Karena hingga kini tidak terdapat adanya Tersangka lain, selain yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam korupsi dugaan pemecah ombak,” kata Hakim Imanuel Barru dalam salinan putusan yang diperoleh sketsindonews.com Selasa (14/01/20).

Sementara itu dalam surat nomor B. 1615/P.I/Fd 1/12/2019 tentang hasil rapat koordinasi penanganan perkara tipikor yang diteken oleh Andi Muh Iqbal Arief Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, pada 18 Desember 2019. Tertulis surat resmi itu ditujukan kepada Jampidus Adi Toegarisman dan tembusan Jaksa Agung RI, Ses Jampidsus serta Direktur Penyidikan pada Jampidsus.

Isi salinan putusan yang menyatakan adanya SP3

Dalam surat katabelece itu agar pihak Kejaksaan Agung menyetujui penetapan tersangka terhadap: Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, mantan Kapolresta Manado Rio Permana, Stevenson J Koloay selaku plt Kadis PU Kabupaten Minahasa Utara, Alex Panambunan adik dari Bupati Minut dan Kombes Pol Rio Permana Mandagi mantan Kapolrestabes Manado yang saat ini bertugas di Sespim Polri Lembang Jawa Barat, sebagai tersangka.

(Sofyan Hadi)