Back

Media Terpercaya

Jokowi Beri Sanksi Kepala Daerah Ambil Putusan Lock Down

Jakarta, sketsindonews – Pihak Istana Negara sudah menyatakan tidak ada Lockdown Daerah hal ini berlaku bagi Kepala Daerah untuk jangan membuat aturan sendiri ini akan terkena sanksi hingga teguran hingga sangsi indisplinier.

Hal ini dinyatakan Presiden Jokowi atas bagi Gubernur Kaltim, Walikota Tegal, Walikota Tasik Malaya serta Presiden langsung memberikan layangan surat seperti disampaikan jubir KSP Hengki Halim, Minggu (29/3/20).

Menurut Hengki, Jokowi telah menelpon para Kepala Daerah tersebut dan Presiden Jokowi seperti nada marah menilai keputusan para Kepala Daerah tersebut untuk melakukan lock down tanpa dasar hukum ketata negaraan seperti :

  1. Meminta pertimbangan Kepala Negara untuk tingkat Provinsi
  2. Meminta pertimbangan Mentri Dalam Negri untuk tingkat Kota/ Kabupaten
  3. Ada rekomendasi dari Kementrian Kesehatan.

Atas dasar ini, Presiden meminta para kepala daerah tersebut mencabut status lockdown atau Negara memberlakukan sanksi INDISPLINER kepada Kepala Daerah tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tugas kepala daerah melindungi warganya, sebagai contoh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang melaporkan 5 warganya positif suspect terpapar virus Corona, maka langkah Walikota untuk nelindungi warganya bukan melakukan lockdown tapi segera berkoordimasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk menerapkan protokoler kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah pusat.

Atas di muatnya berita ini, maka pemerintah pusat meminta kepada warga agar tidak panik, karena Pemerintah Pusat menjamin serta memastikan, “Tidak ada Lock Down Daerah dengan alasan dan pertimbangan apapun, Kepala Daerah tidak memiliki dasar hukum dan wewenang apapun menentukan status daerah, ucap Jokowi.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.