Kajati DKI Belum Mengetahui Polisi Akan Jual Barang Bukti Masker Ilegal

Jakarta, sketsindonews – Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Asri Agung Putra mengaku belum mengetahui perihal pihak Polda Metro Jaya yang akan menjual barang bukti masker illegal kepada masyarakat.

“Saya belum tahu soal itu. Coba tanya ke Aspidum,” kata Asri Agung Putra seusai salat, Jumat (06/03/20) siang kepada sketsindonews.com

Media ini berusaha menemui Asisten tindak pidana umum (Aspidum), Kejati DKI Robert Tacoy. Namun menurut sejumlah sumber Robert Tacoy tidak berada ditempat. “Beliau tidak ada di ruangan,” kata sumber yang menolak diungkap jati dirinya.

Seperti telah diketahui Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan koordinasi sistem peradilan pidana dengan kejaksaan dan pengadilan, apakah bisa melaksanakan diskresi kepolisian menjual barang bukti masker yang disita terkait kasus penimbunan barang kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat sedang membutuhkan alat kesehatan penyaring udara itu.

“Kita sedang koordinasi dengan criminal justice system, dalam hal ini apakah memungkinkan kita gunakan diskresi kepolisian yang ada, karena apa yang kita lakukan adalah azas kemanfaatan bagi masyarakat. Kemungkinan nanti akan kita coba buat formulasi berkoordinasi dengan jaksa dan pengadilan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Kamis (5/3/2020).

Dikatakan Yusri, rencananya nanti penjualan masker akan dilakukan pemiliknya dengan harga standar dan diawasi polisi.

“Nanti masyarakat yang membeli dengan harga standar, karena masyarakat membutuhkan sekarang. Mereka jual dengan harga standar dengan diawasi polisi, ini upayanya yang coba kita lakukan. Kita tunggu koordinasi hari ini seperti apa,” ungkapnya.

Yusri menyampaikan, koordinasi diperlukan agar kepolisian tidak melanggar aturan. Sebab, seharusnya barang bukti yang disita baru dapat dikembalikan atau dimusnahkan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Nggak bisa langsung disalurkan, itu (masker) barang bukti. Kalau berdasarkan aturan harus inkrah dulu, putusan pengadilan. Nanti kita koordinasikan dulu, boleh tidak. Azas yang kita gunakan adalah azas untuk masyarakat, manfaat untuk umum karena dibutuhkan sekali. Banyak masyarakat yang menanyakan ke polisi, tapi kita tidak bisa putuskan sendiri, harus koordinasi dengan instansi terkait baik itu jaksa atau pengadilan supaya diskresi kepolisian ini tidak melanggar aturan. Selama tidak melanggar aturan dan memang untuk azas manfaat buat masyarakat, kita akan lakukan,” katanya.

Menurut Yusri, perlu waktu panjang jika menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, kasus naik persidangan dan vonis.

“Kalau tunggu P21 ini kan berproses dan butuh waktu, sedangkan masker ini dibutuhkan masyarakat. Kita koordinasi apakah si pemilik yang kita tangkap ini kemudian bisa menjual ke masyarakat sekarang juga, dijual dengan harga standar, kita awasi. Tapi kan harus koordinasi dulu karena memang dalam aturan inkrah dulu, jadi ini di luar aturan. Makanya, kita gunakan diskresi kepolisian, azas kemanfaatan bagi umum apa boleh,” jelasnya.

Menurut Yusri, barang bukti yang akan dijual merupakan masker dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sementara, barang bukti yang tidak sesuasi SNI tidak dijual dan tetap menjadi barang bukti.

“Contoh kemarin pabrik ilegal (di Cakung) kan nggak sesuai standar. Itu dijadikan barang bukti, kita tidak akan bagikan kepada masyarakat. Itu namanya salah, ilegal, dan kita tidak dibagikan kepada masyarakat,” tandasnya.

(Sofyan Hadi)