Home / Berita / Kasus Penamparan Buruh, Seharusnya Walikota Bertindak Bijak

Kasus Penamparan Buruh, Seharusnya Walikota Bertindak Bijak

Jakarta, sketsindonews – Ketua SBGTS-GSBI PT PDK, Kokom Komalawati mengungkapkan bahwa kekerasan aparat terhadap aksi buruh PDK bukan hanya penamparan yang terjadi pada 9 April 2017 lalu saja.

“Bukan sekali ini saja dilakukan, Juli 2012 beberapa kali aparat kepolisian melakukan kekerasan,” ungkapnya dalam rilis yang diterima redaksi, kamis (13/4).

Dia memaparkan bahwa pada 16 Juli 2016 lalu, juga terjadi penembakan gas air mata terhadap massa aksi yang sedang duduk menunggu tim perunding selesai melakukan perundingan. “Tiga orang buruh perempuan yang sedang hamil pingsan,” ungkapnya.

Lalu pada, 17 Juli 2012 lalu juga telah melempar seorang buruh perempuan ketiang besi, hingga mengalami patah tulang. “Menonjok dan memukul buruh yang berusaha bertahan,” lanjutnya.

Selanjutnya pada 18 Oktober 2012, aparat kepolisian bukan menengahi keributan antara massa aksi dan pihak manajemen tetapi terkesan membiarkan dan ikut melakukan pemukulan.

Selanjutnya yang terbaru pada 09 April 2017 lalu, melakukan penamparan terhadap Sekjen GSBI Emelia Yanti Siahaan.

“Dari rentetan kejadian diatas adalah wajar ketika dalam salah satu point rekomendasi ILO meminta “pemerintah melakukan investigasi atas penggunaan tenaga paramiliter dan aparat pada saat pembubaran aksi buruh PDK,” jelasnya.

Dan untuk menanggapi perlakuan aparat terhadap buruh tersebut, Kokom menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini telah mengambil langkah-langkah hukum, yakni: Sudah BAP di Provost Propaam Polda Metro Jaya tanggal 12 April 2017; Melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 11 April 2017; Melaporkan ke Komnas Perempuan tanggal 12 April 2017; Melapokan ke Kompolnas tanggal 17 April 2017; Melaporkan ke Komnas HAM tanggal 17 April 2017.

Serta membuat shadow report ke ILO dan seluruh jaringan Internasional atas kejadian kekerasan dan ketidak seriusan pemerintah dalam menjalankan rekomendasi ILO.

Terkait kasus kekerasan yang dilakukan Kasat Intel Polres Tangerang yang merupakan rangkaian dari kasus PHK buruh PDK. Menurutnya, dalam kasus PHK buruh PDK, Walikota Tangerang seharusnya bertindak lebih bijak.

“Membungkam perjuangan buruh yang sudah berjuang selama lima tahun hanya akan memperlihatkan ketidakberpihakan Walikota atas nasib buruh yang dimiskinkan pengusaha,” ujarnya.

Menyelesaikan kasus ini, ditambahkan Kokom adalah tindakan yang arif, karena bagaimanapun juga Walikota harus bertanggung jawab atas tidak berfungsinya Disnaker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Modal jangan sampai mengalahkan rasa kemanusian dari setiap manusia terutama seorang pemimpin,” pungkas Kokom. (Eky)

Check Also

10 Rumah Gang Buaya Karet Tengsin Tanah Abang Terbakar

Jakarta, sketsindonews – Musim panas disertai komdisi angin kembali menjadi rawan kebakaran ditengah pandemi. Baru …

Watch Dragon ball super