Serta membuat shadow report ke ILO dan seluruh jaringan Internasional atas kejadian kekerasan dan ketidak seriusan pemerintah dalam menjalankan rekomendasi ILO.
Terkait kasus kekerasan yang dilakukan Kasat Intel Polres Tangerang yang merupakan rangkaian dari kasus PHK buruh PDK. Menurutnya, dalam kasus PHK buruh PDK, Walikota Tangerang seharusnya bertindak lebih bijak.
“Membungkam perjuangan buruh yang sudah berjuang selama lima tahun hanya akan memperlihatkan ketidakberpihakan Walikota atas nasib buruh yang dimiskinkan pengusaha,” ujarnya.
Menyelesaikan kasus ini, ditambahkan Kokom adalah tindakan yang arif, karena bagaimanapun juga Walikota harus bertanggung jawab atas tidak berfungsinya Disnaker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
