Jakarta, sketsindonews – Pemerintah DKI Jakarta adalah potret ketidakadilan sosial paling nyata dan paling dekat karena setiap saat kalau keluar rumah kita bisa saksikan ketimpangan.
Sejatinya ketidakadilan sosial di DKI sudah berlangsung sangat lama. Karena sudah berlangsung lama, maka masyarakat akhirnya menganggap ketidakadilan sosial merupakan realitas sosial yang tidak perlu dipersoalkan dan diributkan.
Dampaknya masyarakat tidak peduli terhadap ketidak adilan sosial, walaupun bertentangan dengan teologis, ideologis dan sosiologis, ucap Prof Musni Umar Sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun.
Kenapa masyarakat diam dan tidak peduli tegaknya keadilan sosial, maka mereka yang berkuasa oleh faktor terbelengunya yang sudah menahun,
Pertama, membuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan gubernur yang memihak kepada kepentingan elit dan pemodal dan tidak memihak terwujudnya keadilan sosial.
Kedua, dengan alasan untuk kepentingan umum dan penataan kota, pemerintah daerah melakukan penggusuran tempat tinggal rakyat jelata yang padat dan kumuh tanpa musyawarah dan ganti rugi.
Ketiga, demi alasan investasi, mereka yang berkuasa membuat peraturan yang memihak kepada pemodal dan merugikan kepentingan rakyat jelata, bangsa dan negara.
Musni sekaligus menjabat Rektor menambahkan, suatu hal yang memprihatinkan, masyarakat kelas menengah dan kelas atas, didukung pemberitaan media dan media sosial, mendukung kebijakan apapun yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa, tambah Musni.
Akibatnya, pemerintah DKI di masa lalu, sesukanya melakukan penggusuran, walaupun sangat menyayat rasa keadilan, tetapi tidak peduli karena merasa didukung kelas menengah dan elit
