Fakta lain, para nelayan asing yang berlayar jarak jauh tanpa perlengkapan pendingin atau pengawet perikanan, memberikan indikasi bahwa nelayan tersebut prioritasnya tidak mencari ikan tetapi mencari kekayaan laut hayati non perikanan seperti : karang merah (red coral) dan giant clams yang akan diperlukan sebagai bahan baku “perhiasan” berbasis produk kelautan. Beberapa jenis karang tersebut sebenarnya termasuk biodiversitas yang dilindungi. Apakah jenis karang tersebut banyak terdapat di laut Natuna? Bila memang banyak, tentu pelanggaran willayah pencarian sumberdaya hayati kelautan berpotensi meningkat.
Perwujudan sistim pertahanan nir militer dengan pola ini, akan menyempitkan ruang pelanggaran oleh nelayan asing dari manapun datangnya di wilayah kedaulatan maritim Indonesia.
Utusan dari Bakamla Zona Maritim Barat Kombes Hadi Purnomo menyoroti pentingnya teknologi pertahanan yang kuat. Karena selama ini, selain kurangnya unit kapal patrol, teknologi yang ada sudah ketinggalan jaman, dan perlu di-upgrade. Hingga bisa menjaga wilayah kedaulatan NKRI dengan baik.
“Kapal-kapal yang ada belum memadai untuk melakukan patroli dan penyergapan cepat. Kami perlu tambahan unit, juga teknologi baru untuk mengawasi wilayah maritim yang luas, tanpa itu, setiap saat kita akan terus kecolongan,” ujar Hadi
Selain masalah teknologi, peraturan pemerintah masih mempersulit dalam proses hukum pelanggar wilayah RI,”Kami bisa menangkap, tapi yang melakukan penyidikan diserahkan pihak lain.” Seperti kita ketahui, dalam penegakkan hukum di laut, ada lembaga Kepolisian, TNI AL serta Bakamla.
Dari FGD ini menghasilkan rekomendasi agar peningkatan teknologi, sarana prasarana dan SDM kemaritiman merupakan hal mutlak untuk segera diwujudkan di wilayah Kepri. Begitu juga peningkatan teknologi pertahanan. Sementara di bidang ekonomi, diperlukan pasar pelelangan ikan yang banyak, supaya bisa menampung hasil tangkapan nelayan. Dalam hal pendidikan, diusulkan agar propinsi Kepri menjadi pusat Kemaritiman
