Home / Hukum dan Kriminal / Kejagung Akan Segera Lakukan Banding Terkait Putusan Heru Hidayat

Kejagung Akan Segera Lakukan Banding Terkait Putusan Heru Hidayat

Jakarta, sketsindonews – Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menginstruksikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera melakukan perlawanan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa kasus korupsi PT. Asabri, Heru Hidayat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, putusan Majelis Hakim tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat yang telah disebabkan oleh terdakwa dengan kerugian negara yang begitu besar yakni mencapai Rp. 39,5 triliun (kasus PT. Jiwasraya dan PT. Asabri).

Leonard merinci, kerugian PT. Asuransi Jiwasraya menimbulkan kerugian negara mencapi Rp. 16,7 triliun dan kerugian PT. Asabri mencapai Rp. 22,78 triliun.

“Putusan sebelumnya pada PT Asuransi Jiwasraya, terdakwa divonis pidana penjara seumur hidup sementara dalam perkara PT Asabri yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, terdakwa tidak divonis pidana penjara,” kata Leonard dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, Rabu (19/1/22).

Kemudian, pertimbangan lain bagi Jaksa mengajukan perlawanan hukum ialah karena terdakwa Heru Hidayat berpotensi mendapatkan pengurangan masa hukuman jika mengajukan Peninjuan Kembali (PK) atas perkara Jiwasraya.

Menurutnya, jika PK berjalan membantunya untuk tak menjalani hukuman seumur hidup. Maka, putusan hakim yang menjatuhkan vonis nihil dalam perkara Asabri menjadi sangat ringan.

“Putusan tersebut telah melukai hati masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Leonard menyoroti pertimbangan hakim dalam perkara Jiwasraya yang merugikan keuangan negara hingga Rp16,7 triliun membuat Heru dihukum seumur hidup. Namun demikian, pada perkara Asabri yang jumlah kerugian negaranya lebih besar Heru malah tidak dihukum.

“Artinya Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun tidak diikuti dengan menjatuhkan pidana penjara,” tandasnya.

Hakim menolak menghukum mati Heru karena ketiadaan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur ancaman pidana mati dalam surat dakwaan Jaksa.

Hakim menjelaskan bahwa surat dakwaan merupakan landasan rujukan serta batasan dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana. Lantaran ada aturan tersebut, Jaksa penuntut umum diminta tidak melampaui kewenangan.

“Surat dakwaan adalah pagar atau batasan yang jelas dalam memeriksa perkara persidangan bagi pihak-pihak. Untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangan dalam menuntut terdakwa,” ucap Hakim hakim anggota, Ali Muhtarom, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (18/1) malam. (Fanss)

Check Also

Mau Safari Sholat Jum’at, Anggota Sat. Binmas Polres Sampang Dan Masyarakat Tangkap Tahanan Kabur Dari Rutan Kelas IIB Sampang

Sampang, sketsindonews – Kapolres Sampang AKBP Siswantoro S.IK, MH melalui Kasi Humas Polres Sampang Ipda …

Watch Dragon ball super