Menteri Syafruddin menambahkan pemerintah telah memberikan perhatian sangat besar untuk perkembangan pembangunan ASN, dirinya yakin dengan pembangunan ASN yang baik akan memberi dampak positif bagi Indonesia.
“Penciptaan ASN Indonesia yang kompetitif akan meningkatkan daya saing bangsa ini di dunia global. Kredibilitas pemerintah akan naik, negara benar-benar hadir dan bermanfaat bagi masyarakat” tegas Menteri Syafruddin.
Anugerah ASN 2018 kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan selain diberikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi, juga diberikan kepada Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal; dan Atok Irawan yang menjabat sebagai Dirut RSUD Sidoarjo. Sementara kategori PNS Inspiratif diberikan kepada Sutopo Purwo Nugroho dari BNPB, Ahmad Basori dari BPKP, dan Endang Yuli Purwati dari SMAN 4 Bandung.
Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang terus dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui Government Branding, seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Penerapan nilai-nilai SETIA telah berhasil melahirkan berbagai inovasi layanan guna memberikan kemudahan kepada Warga Ibukota, diantaranya : terdapat 316 service point atau Unit Pelaksana (UP) PTSP dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Mobil AJIB, Tanya PTSP 1500-164, Antrian Online, Tanda Tangan Elektronik, Jasa Arsitek Gratis untuk bangunan rumah tinggal dengan luasan dibawah 200 m2 , IMB 3.0, PTSP Goes To Mall, dan Pelayanan Terpadu Keliling Kepulauan Seribu.
Inovasi layanan terbaru yaitu IMB Online yang dapat memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukan Rumah Tinggal dan Non Rumah Tinggal (Gudang) hanya dalam waktu kurang dari 3 jam secara daring/online. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga berhasil menerapkan nilai-nilai SETIA dalam penyelenggaraan perluasan fungsi PTSP dengan menyatukan pelayanan publik kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta lainnya dalam satu tempat yang disebut Mal Pelayanan Publik (MPP), bahkan menjadi percontohan di Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan MenPANRB Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan Percontohan Mal Pelayanan Publik. Selama 14 bulan beroperasi, tercatat 121 instansi pemerintah dan swasta telah melakukan kunjungan kerja ke MPP Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan best practice.
