Home / Berita / Nasional / Ketua DPR: Kasus Ahok Ikuti Aturan Hukum, Jangan Saling Tuding

Ketua DPR: Kasus Ahok Ikuti Aturan Hukum, Jangan Saling Tuding

Jakarta, sketsindonews – Ketua DPR, Ade Komarudin meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berlaku, termasuk soal pelaku kerusuhan Demo 4 November lalu.

Dimana Presiden Joko Widodo berjanji akan memproses kasus hukum Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama (Ahok), dengan sowannya Presiden Jokowi kebeberapa ormas Islam PBNU, Muhammadiyah dan para Kyai terhadap umat Islam menandakan hal yang positif termasuk pembahasan issue local dalam menjaga iklim yang kondusif.

“Poinnya adalah masyarakat meminta dilakukan secara terbuka, transparan dan adil. Jadi jangan dipelintir,” ungkap Ade di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Permintaan untuk tidak saling tuding itu juga termasuk kepada dua koleganya sesama pimpinan DPR yaitu Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Itu lantaran kedua politisi tersebut ikut turun berorasi saat demo.

“Nggak boleh kita saling tuding menuding. Saya bilang, kalau memang enggak suka, ya perjuangkan secara hukum. Kita negara hukum, tapi hukumnya harus adil juga,” ujarnya.

“Enggak boleh hukum hanya jadi alat kekuasaan atau alat tekanan anarkis. Aparat harus transparan, terbuka, adil dalam proses ini. Tidak boleh dicampuri, diintervensi siapapun,” lanjut Ade.

Mantan Ketum Soksi ini meminta semua pihak untuk menjaga kesatuan dan persatuaan negara. Sikap saling membenci antar setiap stakeholder menurutnya dapat menjadi bibit disintegrasi bangsa.

“Kita harus jaga bersama negara ini, begitu ada kesan tidak bagus, itu lah mulai kita bibit disintegrasi.

Tidak boleh ada intervensi baik dari aparat maupun dari masyarakat. itu sendiri. Biarkan hukum berjalan independen dalam ranah hukum sendiri,” ucapnya.

Ia pun juga mengingatkan kepada semua pelaku politik agar tidak mencampuri urusan hukum yang tengah berjalan terkait kasus itu. Masyarakat pun dimintanya untuk bersikap bijaksana.

“Makanya saya tidak mau para Politisi cawe-cawe dalam hukum, pemerintah demikian juga, masyarakat juga jangan mendikte hukum, biar hukum berjalan di atas normanya sendiri,” katanya

“Biar hukum berjalan ditegakkan di atas aturan hukum itu sendiri. Tidak dicampuri oleh urusan politik baik oleh pemerintah, aparat maupun masyarakat itu sendiri dalam hal ini umat Islam. Saya menyayangkan jika umat Islam memusuhi pemerintahnya sendiri, aparatnya sendiri, demikian juga sebaliknya,” imbuhnya.

Soal kerusuhan menyusul Demo 4 November, polisi telah menahan 5 orang yang diduga sebagai pelaku tindakan anarkis. Mereka yang diamankan memakai atribut HMI.

“Kalau soal hukum kita serahkan kepada penegak hukum. Aparat harus adil dalam mengusut apapun termasuk kasus pak Ahok,” papar Ade.(*)

Check Also

Relawan PRIMA Jokowi-Ma’ruf Deklarasi Di Athena

Jakarta, sketsindonews – Jangkau Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf …

Watch Dragon ball super