Home / Berita / Nasional / Ketum Labaki : Akuntabilitas Management Keuangan Negara Lemah

Ketum Labaki : Akuntabilitas Management Keuangan Negara Lemah

Jakarta, sketsindonews – Ketua Umum (Ketum) Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (Labaki) Deani Sudjana mengatakan, kurang siapnya kesadaran Nasional Warga Negara Indonesia (WNI) memilih pemimpin yang pandai mengelola dengan tepat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendorong kemajuan untuk negara.

“Problem yang sangat membahayakan bagi kelangsungan bangsa saat ini adalah korupsi. Dapat dibayangkan pengaruh buruk korupsi besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat yang dapat merusak, membunuh dan merugikan negara” kata Deani saat dihubungi pada Rabu (12/5/21).

Deani menilai, Korupsi merupakan parasit yang sangat kotor, bersikap sadis dan kejam bahkan lebih kejam dari teroris. Oleh karena akuntabilitas manajemen keuangan negara lemah, tidak fleksibel, sehingga sulitnya memecahkan problem yang dihadapinya.

“Yang menarik dalam penanganan sistem hukum di Negara kita terkesan tumpul, tidak membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Ganjaran hukuman yang ringan membuat para sekutu setan menganggap korupsi adalah surga dunia” ucap Deani.

Pengaruh viruskorupsi, Deani bilang, membuat upaya pencegahan, peningkatan kapasitas, kinerja dan akuntabilitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kurang transparan, termasuk peranan sektor pengaduan kurang maksimal”, ujar Alumnus Lemhannas RI Angkatan 4 Tahun 2014.

“Disisi lain, lemahnya penanganan hukum atas tindak pidana korupsi di saat bencana atau wabah membuat pelaku korupsi tidak jera. Padahal sesungguhnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999” tegas Deani.

Hal ini dapat dilihat dari  mantan Menteri Sosial, Julian Batubara, yang jelas-jelas telah menerima dana 17 Milyar dari pengadaan barang dan jasa dalam pendistribusian dana sosialCovid-19.

Sebagai landasan hukumnya sudah jelas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hukuman mati ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam kondisi tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Meskipun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah ada perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan ayat (2) pasal 2, namun substansinya tidak berubah, tetap sama.

Maka dari itu, ditegaskan oleh Ketua Umum LABAKI, perlu adanya penegasan khusus dari Presiden terhadap para penegak hukum agar melaksanakan supremasi hukum dengan benar dan berkeadilan.

Namun sebaliknya, upaya untuk membunuh wibawa KPK, belakangan ini sudah mulai dilakukan sehingga para penyidik seperti Novel Baswedan, penyidik independen, nyaris terpental dari KPK. Hal ini sudah terlihat upaya untuk melemahkan KPK yang datang dari pemerintah maupun parlemen. (Fanss)

Check Also

Gubernur Ansar Resmikan Taman Migas Tun Telani Di Pulau Dompak

Tanjungpinang, Kepri – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad resmikan Taman Migas Tun Telani Dompak, …

Watch Dragon ball super