Kewenangan Baru Bawaslu Perlunya Partisipatif Publik Pilkada DKI

Jakarta,sketsindonews – Bawaslu DKI dalam kewenangan penanganan pelanggaran pemilu kini diperluas dengan upaya pengawasan partisipatif publik dalam Pilgub DKI 2017, hal ini terkait dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilikada.

Menurut pimpinan Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri Bidang Hukum dan Penanganan dalam paparannya mengatakan, penanganan pelanggaran pemilukada DKI yang masuk dari pengaduan masyarakat sebanyak 37 pengaduan, mereka kebanyakan langsung kepada pihak Bawaslu DKI dengan asumsi mereka berharap untuk dapat diselesaikan secara cepat, tukasnya di sela sosialisasi Kewenangan Baru Bawaslu Terkait UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilikada, di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara. (03-02-2017)

IMG_20170203_201616

Menurutnya, ada temuan sebanyak 68 laporan di wilayah dari 105 pengaduan yang masuk di Bawaslu DKI. Namun demikian ada juga yang tidak masuk pada katagori pelanggaran pemilu setelah adanya kajian dan analisa kasus laporan tersebut dinyatakan tak ada pelanggaran.

Dari 53 pelanggaran kami ternyata ada keterkaiatan dengan pelanggaran administratif, pelanggaran pidana serta pelanggaran sengketa, ujar Jufri.

Ada 2 pelanggaran pidana yang sudah dilimpahkam kepengadilan, kasus ini terpenuhi pidana pemilu, dan satu diantaranya sudah di limpahkan kejaksaan hingga di vonis pengadilan, dan satu lagi tersangka kabur (DPO) pihak kepolisian.

Begitu pula satu pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan oleh salah satu anggota panwascam yang menjadi anggota parpol, kasus ini menjadi kewenangan DKPP.

Menyikapi kasus penghadangan kampanye paslon ini juga sulit untuk kami lakukan, karena persoalan pelaku bukan orang wilayah, termasuk penanganan oleh aparat dalam delik pidana.

Penanganan waktu kasus pelanggaran juga menjadi kendala karena hanya diberikan selama kurun waktu 5 hari dan ini sangat sulit dilakukan tim penyidik yang menjadi kewenangan Gakkumdu, paparnya.

Sementara Direktur Kode Inisiatif Ferry Junaedi yang menjadi pembicara sosialisasi menyatakan, kini Bawaslu lebih punya kewenangan yang sangat strategis dalam masalah sengketa pemilu. Namun dimasa depan harus jelas dimana Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa atau fokus dalam tugasnya menjadi penyidik (pelanggaran) agar lebih konsisten dalam tugas bawaslu, ungkapnya.

Untuk itu, efektivitas bekerja bawaslu untuk sendiri dalam penanganan pelanggaran, salahsatunya partisipatif publik.

Karena pelangggaran pemilu kini sangat beragam dan masif yang intinya tidak semena menjadi pekerjaan Bawaslu yang sangat terbatas, ujar Ferry.

“Penyelenggaraan pemilu itu harus ada basic di publik, melalui kewenangan bawaslu dalam kerjanya harus sudah dilakukan modifikasi secara struktural.”

Sementara kinerja Bawaslu yang masih sumir, kalo tidak ada laporan pelanggaran, atau banyaknya pelanggaran ini juga harus ada indikatornya, sehingga perubahan kewenangan bawaslu dalam formula pencegahan menjadi hasil dari kinerja bawaslu, terangnya.

Hadir dalam sosialisasi kewenangan Bawaslu di Hotel Mercure Ancol dengan selain pembicara Irfan Mawardi pengamat PTUN dan Ferry Junaedi dari Direktur Kode Etik Inisiatif yang peserta dari unsur FKUB, JPPR, KIPP, Ibnu Chaldun, Bina Sarana Informatika, Univ Esa Unggul, FH Trisakti, Universitas MpuTantular, Istitute Ilmu Sosial dan Politik, Ibnu Chaldun, dan Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indoneisia (LPPPI). (Nr)